Berita

TB Hasanuddin/net

TB Hasanuddin: Kasus Tolikara Harus Diselesaikan Secara Komprehensif!

SELASA, 21 JULI 2015 | 09:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Penyelesaian kasus di Tolikara Papua tidak cukup diselesaikan secara parsial, dan apa lagi dengan melakukan pendekatan hukum semata.

"Kasus di Papua itu sudah cukup panjang dan harus diselesaikan melalui pendekatan komprehensif," tegas anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Selasa, 21/7).

Menurut TB Hasanuddin, ada empat masalah besar di Papua. Pertama, adanya perbedaan persepsi soal integrasinya Papua ke dalam NKRI. Kedua, adanya masalah diskrimimasi dan marginalisasi penduduk asli Papua. Ketiga, masalah traumatis akibat operasi militer yang berlarut-larut. Keempat, tidak jalannya otonomi khusus.


"Sehingga penyelesaiannya harus berangkat dari persoalan ini, dan dituntaskan secara total. Juga bukan penyelesaian yang berangkat dari tempat kejadian perkara (TKP)," kata TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin juga menyoroti kehadiran pejabat negara ke Papua, yang datang silih berganti dan beturut-turut. Misalnya, pada hari Sabtu lalu datang Kapolri, lalu hari Minggu ada utusan Kementerian Agama, Senin ada Menteri Sosial dan Selasa ini Menteri Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan ada pemahaman yang berbeda-beda antara kementerian masing-masing, serta tidak ada koordinasi antar kementerian.

"Selain itu, kedatangan mereka secara parsial ini merepotkan dearah dan membuat rakyat bosan. Karena itu, sebaiknya ditangani secara total dan serius oleh sebuah tim yang lebih besar," tegas TB Hasanuddin.

Hal lain yang tak kalah penting, lanjut TB Hasanuddin, dalam menyelesaikan persoalan ini harus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, serta tokoh adat, kepala suku dan lain-lain. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya