. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengharapkan urusan Nota Perjanjian Dana Daerah (NPHD) alias dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2015 dapat dirampungkan, usai Lebaran.
‎
"Kemarin kita panggil 8 kepala daerah, yang datang baru 2. Sisa 6 kepala daerah, kita panggil 4 hari ini, sisanya dua setelah lebaran kita panggil. Mudah-mudahan habis Lebaran, 269 kepala daerah sudah NPHD semua," kata Tjahjo kepada rekan media, Kamis (16/7).
Diharapkan rampung, sebab dana yang diambil dari APBD itu akan disalurkan ke seluruh unsur-unsur terkait penyelenggaraan Pilkada (KPU & Panwaslu). Termasuk kepada kepolisian terkait dengan pengamanan.‎
‎"Termasuk kami mau menyisir kembali beberapa daerah yang belum mengoptimalkan mengenai dukungan bantuan anggaran keamanan," ujar Tjahjo.
Selain itu, Tjahjo juga meminta agar kepolisian bisa lebih luwes. Maksud Politikus PDI Perjuangan ini kepolisian tetap memaksimalkan pengamanan tanpa harus terbentur dengan ‎keterbatasaan dana yang tersedia.‎
"Meskipun kepolisisan sudah ada (kesepakatan) dengan Kemenkeu (soal dana), kepolisian juga luwes tidak harus anggarannya sekian-sekian yang tersedia," tambahnya.
Bukan hanya itu, Tjahjo juga telah melakukan antisipasi berkaitan dengan keamanan. Mengingat, masih banyak daerah rawan konflik dalam penyelenggaraan pilkada. Karenanya, antisipasi yang dilakukan salah satunya memetakan daerah-daerah rawan konflik tersebut.‎
"Antisipasi, dengan BIN (Badan Intelijen Negara) kemarin, mempetakan daerah-daerah yang kemungkinan ada muncul konflik, karena konflik Pilkada lebih besar dimungkinkan daripada Pemilu Legislatif atau Pemilu Presiden.‎ Kepolisian juga BIN kumpul bersama kemarin, siap mengamankan Pilkada serentak‎," ujar dia.
"Jadi secara prinsip masalah dana sudah tercukupi. Kalau toh ada uangnya belum dikeluarkan, itu kan teknis dan administrasi,‎" tegasnya menambahkan.
‎
Sebagaimana diketahui, dengan telah ditandatnganinya NPHD oleh seluruh pemerintah daerah (269 daerah terdiri dari provinsi dan kabupaten/kota) peserta Pilkada, total anggaran yang diajukan daerah untuk menggelar Pilkada serentak 2015 mencapai Rp 6,892 triliun.
[rus]
