Berita

Bisnis

ITF Dukung Normalisasi Jalur-Jalur KA Terbengkalai

SENIN, 13 JULI 2015 | 18:10 WIB | LAPORAN:

. Federasi Serikat Pekerja Transportasi Internasional atau ITF (International Transport worker’s Federation) dan afiliasinya mendukung program pemerintah menormalisasi jalur-jalur tidur kereta-api yang selama ini terbengkalai.

Selain dinilai meningkatkan konektivitas antardaerah,  program revitalisasi jalur KA ini  meningkatkan pelayanan transportasi darat agar dapat terkoneksi dengan moda transportasi laut maupun udara, serta mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan raya.

"Kami mengapresiasi kebijakan pemerintahan Jokowi dalam pembenahan infrastruktur transportasi, melalui rencana strategis Kementerian Perhubungan. Termasuk normalisasi jalur-jalur kereta api yang selama ini mati dan terbengkalai,” kata Hanafi Rustandi, Ketua ITF Asia Pasifik, dan Ketua Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) Syafriadi, di Jakarta, Senin (13/7).


Hanafi mengatakan, kebijakan pemerintah tersebut sebagai upaya mengatasi kemacetan di jalan raya yang semakin parah, termasuk jalan tol. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan konektivitas moda transportasi untuk merealisasikan sistem logistik nasional.

Apalagi, lanjut Hanafi, banyak jalur KA yang tidak beroperasi di Jawa dan Sumatera. Aset ini seharusnya dapat digunakan meningkatkan angkutan penumpang maupun logistik.  Di Sumatera misalnya, terdapat jalur kereta api yang selain untuk mengangkut penumpang juga digunakan mengangkut hasil bumi, seperti batubara dan CPO.

Optimalisasi angkutan barang dengan kereta-api, kata dia, akan dapat menekan biaya logistik. Sebab, biaya pengangkutan barang menggunakan truk/kontainer melalui jalan raya lebih mahal dibanding dengan kereta-api.

Mengutip data Bank Dunia, Hanafi mengatakan, posisi logistik Indonesia berada di urutan 53 di bawah Singapura yang berada di urutan 5. Sedang Malaysia di posisi 25, Thailand 35, dan Vietnam menempati posisi 48 dunia.

Selanjutnya dijelaskan, saat ini Indonesia memiliki jalur kereta api sepanjang 4.700 kilometer. Jumlah ini akan bertambah lagi dengan normalisasi rel-rel yang selama ini tidur.
Khusus konektivitas transportasi di Pulau Jawa akan semakin baik mengingat jalur ganda lintas utara dan lintas selatan telah beroperasi sejak 16 Desember 2014,” terangnya.

Sementara itu, Ketua SPKA Syafriadi mengatakan pihaknya  mendukung pemerintah yang akan membangun jalur KA baru di Sumatera, Kalimantan dan wilayah lainnya. Namun, pembangunan jalur baru itu akan banyak menghadapi kendala.
Pasalnya, selain memerlukan dana besar terutama untuk pembebasan lahan, proses pengerjaannya juga akan sangat memakan waktu lama dalam. Sementara kebutuhan sarana transportasi masal dengan kereta api saat ini sangat mendesak.

Untuk itu, kata Syafriadi, jalur kereta yang kini mati atau terbengkalai perlu dihidupkan dan difungsikan kembali. Contohnya, telah dioperasikannya kembali jalur KA Cianjur-Bandung dan Bogor-Sukabumi. [fer]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya