Berita

Ignasius Jonan/net

Wawancara

WAWANCARA

Ignasius Jonan: 10 Bandara Sudah Diperiksa, Setelah Idul Fitri Dipanggil Untuk Perbaikan

SENIN, 13 JULI 2015 | 10:20 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Terbakarnya JW Lounge Terminal 2 E Bandara Soekarno Hatta menguak kebobrokan Angkasa Pura II yang me­manfaatkan lokasi bukan komersial.

Kementerian Perhubungan menilai lounge yang terbakar itu, desain awalnya tempat lalu lalang orang.

Pertanyaannya, apakah pelanggaran itu hanya terjadi di Bandara Soekarno Hatta? Jangan-jangan terjadi juga di bandara lainnya?


"Ada 10 bandara sudah kami periksa dan sudah disampaikan ke mereka secara tertulis. Nanti setelah Idul Fitri akan kami panggil untuk perbaikan," ujar Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, menjawab pertanyaan Rakyat Merdeka, usai melepas ribuan pemudik gratis di Pelabuhan Penumpang Tanjung Priuk, Sabtu (11/7).

Berikut kutipan selengkap­nya;

Apa langkah tegas dari Kemenhub?

Kami sudah minta redesign ulang, kalau mau digunakan untuk komersial, diajukan lagi ke Kemenhub. Kami sudah kasih waktu tiga bulan. Kalau tidak diajukan lagi, harus di­tutup.

Apa sanksinya kalau tidak diajukan ulang?
Sanksinya ya itu, harus di­tutup. Kalau ditutup kan keru­giannya banyak, penghasilan berkurang. Jadi harus redesign ulang. Kalau nggak mau, airport tax saya turunkan.

Caranya?
Harus diputar rutenya. Kalau memang parah, sebagian ban­dara harus ditutup.

O ya, untuk mempersing­kat waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan, Otoritas Pelabuhan (OP) di bawah Kemenhub perlu diperkuat, tanggapan Anda?

Inikan persoalannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran itu belum pernah diterapkan secara penuh. Walaupun masa transisinya itu tiga tahun. Mestinya 2011 sudah harus jalan.

Memang kalau ingin pengua­tan OP, saya sudah bilang kepada pak Menko Kemaritima) tolong diterbitkan satu keputusan, se­hingga OP bisa mengkoordinir semua.

Ini kan yang mimpin penu­runan dwelling time kan pak Menko Kemaritiman, karena ada 18 Kementerian/ Lembaga di sana.

Modelnya seperti apa?
Kalau saya lebih suka model kayak Samsat yang urus STNK dengan satu atap. Ada Dispenda, ada polisi, dan lainnya.
 
Udah satu atap saja. OP yang koordinator, sehingga bisa ce­pat.

Kenapa tidak adhoc saja?
Kalau sifatnya adhoc menurut saya sulit, nanti dimarah-mara­hin. Termasuk operatornya juga harus diatur. Jangan sampai op­eratornya merasa lebih berkuasa dari regulatornya (OP), nggak bisa.

Soal angkutan mudik gratis tahun ini, bagaimana antusi­asme masyarakat?
Dibandingkan tahun lalu, an­tusias masyarakat pada angkutan mudik gratis menggunakan kapal laut, bus dan kereta api, meningkat dua setengah kali lipat.

Apa tercukupi semua kuotanya?
Memang kuotanya tidak penuh, kira-kira 90 persen lebih ya. Semua moda juga begitu. Kita harus pelajari lagi apakah tanggalnya harus lebih mepet ke tanggal Idul Fitrinya atau tanggalnya kurang pas dan lain sebagainya.

Apa rencana Anda tahun depan?
Kalau misalnya tahun depan anggarannya bisa dapat lebih, mudah-mudahan animonya juga bisa dapat lebih banyak. Yang paling penting itu membantu masyarakat agar mudiknya aman dari kecelakaan.

Memangnya berapa angga­ran yang diplot untuk angku­tan mudik gratis ini?

Saya nggak ingat persis berapa total anggarannya, tapi kita juga berharap nanti di tahun 2016, anggarannya bisa naik tiga kali (lipat). Tapi kita studi lagi su­paya animo masyarakat itu lebih besar. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya