Berita

net

Kasus Gizi Buruk di NTT Jangan Ditutupi

MINGGU, 12 JULI 2015 | 17:13 WIB | LAPORAN:

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya diminta tidak menutupi kejadian busung lapar dan gizi buruk yang menimpa ribuan anak di wilayahnya, terkait kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri perayaan Hari Koperasi ke-69 di Kota Kupang, hari ini (Minggu, 12/7).

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan, masyarakat NTT harus mendesak pemerintah agar memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak daerah yang terisolasi dari segala akses, terutama akses transportasi, kesehatan, pendidikan, dan komunikasi.

Persoalan gizi buruk dan busung lapar yang diderita anak-anak NTT dan urusan tata niaga sapi dalam bentuk kerja sama Pemprov NTT dan Pemprov DKI Jakarta harus menjadi satu bagian diskusi tersendiri dengan Wapres Jusuf Kalla. Sebab, soal gizi buruk dan busung lapar menyangkut penyelamatan masa depan generasi di NTT.


"Kondisi NTT yang serba kurang," kata Petrus dalam penjelasan persnya.

Di sisi yang lain, persoalan tata niaga sapi dalam rangka kerja sama dagang antar Pemprov NTT dan Pemprov DKI Jakarta dan tata niaga ikan dengan Pemprov Jawa Tengah, sepertinya hanya enak didengar untuk konsumsi politik. Namun hal itu sulit dipraktikkan.

"Khusus untuk peternak sapi tradisional, sudah banyak keluhan karena para peternak tidak bisa lagi menjual secara bebas hasil ternaknya untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari. Karena harus menjual dengan mengikuti tata niaga sapi yang berbelit dan hanya menguntungkan pedagang besar," jelas Petrus.

"Padahal peternak sapi NTT adalah peternak tradisional yang menggantungkan hidup sehari-hari antara lain dari menjual sapi di pasar," tambahnya.

Menurut Petrus, gubernur tidak boleh membungkus segala kekurangan dan kegagalannya dalam mengelola Provinsi NTT, dengan membuat kemasan baru menjadi sebuah informasi sukses besar di mata Wapres Jusuf Kalla.

"Wapres adalah tipe seorang pemimpin yang cepat mengambil keputusan yang solutif. Dengan demikian, lebih baik gubernur berkata jujur," tegasnya. [wah]  

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya