Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diniÂlai telah gagal mencapai target pembangunan ekonomi.
"Dari angka-angka yang diperÂoleh DPR, pemerintah tidak mencapai target pembangunan," kata Ketua Komisi XI DPR, Fadel Muhammad kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Rabu (8/7).
Fadel menyebutkan, pertumÂbuhan ekonomi Indonesia seÂmester 1 pada 2015 hanya 4,9 persen dan semester 2 diperkiraÂkan hanya 5,2 persen.
Mandeknya pertumbuhan ekonomi, lanjutnya, selain penÂgaruh eksternal, juga ada penÂgaruh internal, yaitu penataan nomenklatur kementerian yang berpengaruh terhadap kecepatan belanja pemerintah.
"Padahal pemerintah adalah pembelanja yang cukup signifiÂkan dan besar perannya dalam menggerakkan ekonomi," paÂparnya.
Berikut kutipan selengkapnya:
Apa dasar Anda menyaÂtakan pembangunan ekonomi sudah gagal?Pembangunan ekonomi itu kan ada dua, yakni aspek makro dan mikro.
Dalam aspek makro pada 2015 diputuskan, APBNP konÂtrak antara pemerintah dengan parlemen. Pemerintah harus memenuhi kontrak tersebut.
Apa isi kontraknya?Kita menyebut dalam kontrak pertumbuhan ekonomi harus 5,7 persen.
Faktanya bagaimana?Faktanya mulai semester terakhir 2014 sampai semester pertama 2015 tidak mencapai 5 persen pertumbuhan ekonominya. Selain itu banyak target yang tidak tercapai.
Apa saja itu?Ada 4 target pembangunan daÂlam kontrak parmamen dengan pemerintah DPR untuk 2015.
Pertama, kita putuskan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskiÂnan diputuskan 10,3 persen. Artinya DPR berharap pemerinÂtah mampu menekan laju tingkat kemiskinan maksimumnya tingÂgal 10,3 persen. Saat ini kan masih lebih tinggi sekitar 10,5 persen.
Kedua, mengenai lapangan pekerjaan, kita membuat 5,8 persen pengangguran. Faktanya jauh lebih besar bahkan mencaÂpai 7 persen.
Ketiga, perbandingan orang kaya dan miskin di semua daerah di Indonesia, kita putuskan 2016 hanya 0,4 persen. Sekarang menurut data yang ada malah 0,43 persen. Artinya tidak turun sama sekali
Keempat, indeks pembangunan manusia kita perkirakan sekitar 69,4 persen, ternyata sampai sekarag menurut data BPS belum mencapai angka itu. Ini sulit tercapai 100 persen.
Ini artinya pemerintah tidak mencapai target pembangunan.
Apa yang harus dilakukan Pemerintah Jokowi-JK?Kalau pemerintah di negara-negara maju tidak mencapai target pembangunan, maka akan ada konsekuensi logis antara parlemen dengan pemerintah.
Apa reshuffle kabibet di bidang ekonomi perlu dilakuÂkan?Ya. Dengan tidak tercapainya target pembangunan, maka perlu
reshuffle tim ekonominya.
Tim ekonomi belepotan kerjanya?Kita tidak mengerti kerjanya bagaimana, tapi fakta berbicara bahwa pemerintah seolah tidak terpola dan terstruktur, maka perlu dirombak tim ekonomi.
Menteri seperti apa yang bisa menggenjot pembanguÂnan?Mereka harus profesional dengan memenuhi target-target pembangunan itu, bukan semaÂta-mata melakukan blusukan-blusukan.
Tapi bekerja dengan suatu pola dan target tertentu, itu lah yang kami harapkan.
O ya, apa benar kurs dolar AS terhadap rupiah akan naik usai Lebaran?Itu bisa saja terjadi. Tapi kami sebelumnya sudah memutuskan dolar sampai 2016 tidak boleh lebih dari Rp 13.400. Kalau dolar mencapai Rp 14.000, maka itu limit batas psikologis. Ini membahayakan ekonomi kita. ***
