Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak menjadi saksi meringankan mantan Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, hari ini (Kamis, 9/7).
Penolakan pimpinan KPK itu disampaikan secara tertulis dan ditandatangi oleh Wakil Ketua KPK, Zulkarnain.
Zulkarnain menyatakan, KPK bukanlah pihak yang selama ini mendengar, melihat, dan mengalami sendiri atas perkara pidana yang menjadi pokok perkara persidangan aquo.
"Dengan demikian berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHAP kami tidak memiliki syarat dan kapasitas sbg saksi dalam perkara aquo," kata Jaksa Penuntut Umum KPK, Dody Sukmono membacakan surat pimpinan KPK di hadapan majelis hakim.
Selain itu, disebutkan, ketentuan pasal 29 ayat 4 UU 30/2002 tentang Tipikor menyebutkan pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah penyidik dan penuntut umum. Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 52 ayat 1 UU KPK juga disebutkan, setelah berkas perkara limpah ke penuntutan, maka pimpinan telah mewakilkan kewenangan tersebut kepada jaksa KPK.
"Oleh karenanya, apabila kami diminta untuk hadir atas perintah penuntut umum agar memberikan keterangan sebagai saksi yang menguntungkan bagi terdakwa Sutan Bhatoegana dalam perkara aquo, maka terdapat potensi konflik kepentingan," urai Dody.
Oleh sebab itu, pimpinan KPK berharap persidangan Sutan dapat kembali digelar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Di sisi lain, kuasa hukum Sutan, Eggi Sudjana menyampaikan keberatan atas absennya pimpinan KPK memberikan kesaksian pada hari ini. Menurutnya, penolakan pimpinan KPK yang hanya disampaikan melalui surat kepada majelis hakim merupakan sebuah arogansi.
"Jadi Mohon Yang Mulia, diberikan panggilan sekali lagi. Kalau tidak juga, saya gunakan pasal 21 melaporkan mereka bahwa mereka melanggar hukum," kata Eggi.
Ketua majelis hakim Artha Theresia pun menskors sidang selama 15 menit untuk mendengarkan rekaman penetapan panggilan pada minggu lalu. Setelah berdiskusi, majelis menegaskan bahwa pihaknya hanya melakukan satu kali pemanggilan terhadap pimpinan KPK.
"Majelis tidak akan memanggil lagi dan saksi yang dipanggil penasihat hukum tidak hadir, maka persidangan akan dilanjutkan dengan keterangan terdakwa," tegas Artha.
[wid]
