Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai beroperasi penuh pada 1 Juli 2015 kemarin. Bersamaan dengan itu, ada perubahan aturan soal pencairan dana Jaminan Hari Tua.
Dalam aturan baru itu, syarat dana JHT baru bisa diambil pada saat pensiun ketika karyawan sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal 10 tahun. JHT yang hanya bisa diambil 40 persen dari total tabungan meski karyawan sudah menjadi peserta minimal 10 tahun. Dengan rincian sebesar 10 persen tunai dan 30 persen untuk pembiayaan perumahan.
Praktis aturan ini memunculkan keberatan kalangan pekerja.
Dalam akun Facebooknya yang diunggah, Jumat (3/7) malam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, telah mendengar penjelasan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan terkait polemik JHT.
Atas penjelasan mereka, Presiden memutuskan untuk segera merivisi Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2015 tentang Pengelolaan JHT. Menurut Presiden, revisi PP hanya akan dilakukan pada pasal yang mengatur pencairan JHT.
"Saya memutuskan untuk memberi pengecualian bagi mereka yang mengalami putus kerja. Mereka dapat mencairkan JHT sesegera mungkin," tegas Presiden Jokowi.
Dalam pandangan Presiden, aturan terhadap pekerja yang terkena PHK dan bagi pekerja yang tak lagi bekerja atau mengundurkan diri memang perlu dikecualikan. Dengan demikian, mereka bisa mencairkan JHT sesegera mungkin.
"Mungkin UU SJSN bagus untuk mempersiapkan masa tua para pekerja seperti di negara yang industrialisasinya sudah mapan. Tapi jangan lupa, sebagian dari kita masih memikirkan hidup hari ini dan besok," kata Presiden.
Dengan revisi PP tersebut, Presiden berharap polemik tentang JHT yang meresahkan para pekerja segera usai karena mereka tetap memperoleh haknya jika terkena PHK ataupun putus kerja.
Presiden juga menyatakan, sebenarnya kebijakan yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan tidak keliru, karena lembaga ini hanya menjalankan amanat UU.
[wid]
