Berita

Rudiantara/net

Wawancara

WAWANCARA

Rudiantara: Kinerja Menteri Tak Terganggu Dengan Isu Reshuffle Kabinet

JUMAT, 03 JULI 2015 | 09:51 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika terus digenjot. Tidak terpengaruh dengan isu reshuf­fle kabinet.

Beberapa kebijakan men­guntungkan Indonesia, Jumat (3/7) ini akan diteken Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

Menteri dari kalangan profe­sional itu mengaku tak memikir­kan reshuffle kabinet. Sebab, kehebohan reshuffle hanya di media saja. Sementara atsmos­fer kerja di sidang kabinet dan koordinasi antar menteri justru makin solid.


Ketika ditanya soal nilai rapor, Rudiantara enggan mem­beri penilaian terhadap kinerja Kementerian yang dipimpin­nya. Baginya yang terpentingadalah bagaimana kinerja se­tiap hari terus menjadi lebih baik.

Lebih lengkapnya, simak wawancara Rakyat Merdeka dengan Rudiantara berikut ini:

Bagaimana dengan isu re­shuffle kabinet?

Saya belum dengar tuh. Reshuffle ini kan hebohnya cuma di media-media.

Apa isu reshuffle berpengaruh pada kinerja Anda?
Nggak, sejauh ini baik-baik saja. Kami kerja terus. Saya fokusnya kerja saja.

Apa fokus Anda?
Bagi saya, bagaimana hari ke hari bisa bekerja lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini, begitu saja.

Apa pernah dipanggil atau dievaluasi oleh Kantor Staf Kepresidenan?
Bukan dipanggil, tapi lebih ke arah koordinasi. Tanya saja ke Pak Luhut Panjaitan (Kepala Staf Kepresidenan), itu Menkominfo kerja bagaimana. Tanya aja. Biar fair gitu, biar cover both side.

Bagaimana Anda meli­hat peran Kantor Staf Kepresidenan?
Kantor Staf Kepresidenan itu hampir sama dengan UKP4. Yang berhak menilai, dan memanggil menteri itu kan cuma Presiden dan Wakil Presiden. Dengan Kantor Staf Kepresidenan itu sifatnya lebih koordinatif.

Apa ada kendala dalam hal koordinasi antar menteri ke­tika isu reshuffle berhembus?
Kalau saya tidak mempunyai kendala untuk berkoordinasi dan berintegrasi. Karena saya biasa di swasta, saya datang ke men­teri yang lain atau pihak lain.

Contohnya?
Ketika pemerintah dan DPR sedang menyiapkan Undang-Undang Penggabungan RRI dan TVRI, saya belajar ke NHK Jepang, atau ke BBC Inggris. Itu kan bisa minta gratis dari mereka. Saya datang ke kedutaan mereka.

Saya juga datang ke kantor menteri mana saja, nggak ada masalah. Egosektoral harus dihi­langkan. Apa pun yang menjadi fokus pemerintah ya harus kita dukung.

O ya, Anda rapat dengan Wapres Jusuf Kalla, apa yang dibicarakan?
Di Kantor Wapres itu kita membicarakan bagaimana me­nyiapkan pertumbuhan ekonomi nantinya. Yang harus didor­ong adalah belanja pemerintah, government spending dan in­frastruktur.

Apa kaitannya dengan ke­menterian yang Anda pimpin?
Saya fokus seperti yang saya sampaikan, ini akan kita laku­kan tender atau beauty contest, seleksi untuk pembangunan 50 kabupaten/ kota yang belum ter­hubung jaringan komunikasi.

Kapan tender dilakukan?

Akhir tahun ini kami akan melakukan tender dengan mekanisme KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta). Diharapkan pada 2018 semua kabupaten di Indonesia sudah terhubung fiber optik. Kita ingin mengejar men­jadi nomor dua di ASEAN pada 2019. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya