. DPR diminta dapat menekan pemerintah agar tidak lagi membeli pesawat militer bekas dari negara lain. Begitu pula menerima hibah apapun dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista).
Demikian disampaikan pengamat anggaran Uchok Sky Kadafi terkait insiden jatuhnya pesawat Hercules tipe C-130 milik TNI AU di Medan, Sumatera Utara, Selasa lusa lalu (30/6).
"DPR harus menekan pemerintah, melarang menerima hibah dalam bentuk apapun," katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (2/7).
Menurut Uchok, sedianya anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam membeli pesawat baru sama besar dengan menerima pesawat hibah.
"Kalau hibah kan kita terima bekas, harus beli onderdil lagi, harus diperbaiki dulu. Itu harganya sama saja dengan beli yang baru. Belum lagi kapasitas pemakaian barang bekas lebih terbatas," bebernya.
Karena itu, dia berharap DPR dapat menekan pemerintah agar bijak dalam menggunakan anggaran pengadaan alutsista. Pembelian alutsista baru juga menjamin keselamatan dan keamanan prajurit yang mengoperasikannya.
"Kan kalau baru lebih oke, spesifikasinya juga terbaru, dan tidak membahayakan prajurit," tegas Uchok yang juga direktur Center for Budget Analysis (CBA).
Diketahui, tahun 2015 ini, Komisi I DPR telah mencanangkan target peningkatan anggaran pengadaan alutsista TNI sebesar Rp 200 triliun. Dana itu akan dimasukkan dalam APBN dan diberikan secara bertahap lima tahun mendatang.
Saat ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pengadaan alutsista sebesar Rp 102 triliun, jumlah yang meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 83 triliun.
[rus]
