Berita

Bisnis

Diisukan Berkewarganegaraan Ganda, Menteri Rini: Saya Tetap Warga Indonesia

SELASA, 30 JUNI 2015 | 19:19 WIB | LAPORAN:

. Gelombang sentimen negatif terus dilancarkan PDI Perjuangan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.

Setelah diisukan, Rini sebagai menteri yang membelot Presiden, kini Wanita berumur 57 tahun itu diisukan memiliki kewarganegaraan ganda. Hal ini lantaran dirinya lahir di Negeri Paman Sam.

Rini dengan tegas membantah hal itu. Meski lahir di Maryland, Amerika Serikat, bukan berarti dirinya memiliki kewarganegaraan ganda.


"Saya memang lahir di Maryland, kalau saya lahir di Mariland bukan berarti saya memiliki warga kenegaraan ganda. Jadi saya tetap Warga Negara Indonesia," tegas Rini saat ditemui seusai rapat kerja bersama komisi VI DPR RI di Gedung Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, (30/6)

Kasus kewarganegaraan ganda Menteri BUMN Rini Soemarno kembali diungkit oleh politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu seiring mencuatnya kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diduga dilakukan mantan Ketua Tim Transisi itu.

Masinton meminta Presiden Jokowi segera bersikap atas kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Menteri Rini.

Marsinton menyatakan sesuai Undang undang seorang pejabat negara tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda. Sebab, loyalitasnya harus tunggal terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Masinton juga menyebutkan dengan kembali dipilihnya Rini menjadi Menteri, maka negara sudah dua kali kecolongan. Karenanya dia mempertanyakan kredibilitas Badan Intelijen Negara dalam memverifikasi status kewarganegaraan Rini. [sam]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya