Berita

Hukum

Suap IUP Tanah Laut, KPK Dalami Keterlibatan Kader PDIP Lain

SELASA, 30 JUNI 2015 | 12:40 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan kasus dugaan korupsi suap izin usaha pertambangan (IUP) PT Mitra Maju Sukses (PT MMS) di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Terkait kasus ini, penyidik KPK akan memeriksa Adriansyah yang juga politisi PDI Perjuangan sebagai tersangka.

"Ini merupakan pemeriksaan lanjutan. Materi pemeriksaan masih seputar keterlibatan pihak lain dalam dugaan suap ini," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di gedung KPK, Selasa (30/5).

Selain itu, penyidik KPK juga akan mendalami keterlibatan kader PDIP ylainnya. Sebab, beberapa waktu yang lalu, pengacara salah satu tersangka lain Andrew Hidayat (Manager Marketing Mitra Maju Sukses) Bambang Hartono mengatakan bahwa Adriansyah acapkali meminta sejumlah dana kepada kliennya untuk keperluan akomodasi kegiatan PDIP.


"Nanti akan didalami," terang Priharsa.

Sebelumnya KPK sudah menetapkan dua tersangka terkait kasus tersebut antara lain Adriansyah dan Andrew Hidayat. Keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis 9 April lalu.

Dalam penangkapan tersebut KPK mengamankan sejumlah dana dari pecahan 1.000 Dollar Singapura sebanyak 40 lembar, 485 lembar pecahan Rp 100 ribu, dan 147 lembar pecahan Rp 50 ribu.

Diketahui Andrew memberi suap guna untuk memperlancar usaha tambangnya PT MMS. Selain itu, perusahaan itu juga merupakan subkontraktor yang menjalankan usaha pertambangan PT Indoasia Cemerlang yang mendapat izin udaha dari Adriansyah ketika menjabat sebagai bupati Tanah Laut tahun 2009 silam.[wid]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya