RMOL. Pengembangan industri galangan kapal nasional dipastikan menjadi salah satu prioritas industri nasional. Bahkan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kementerian, institusi dan BUMN wajib membeli kapal dari galangan kapal nasional dan ‎tidak lagi membeli kapal dari luar negeri.
Demikian disampaikan Menteri Perindustrian Saleh Husin usai kegiatan buka puasa bersama di kediamannya kawasan Widya Chandra, Jakarta, Senin malam (29/6).
"Apalagi, langkah strategis ini sesuai Nawa Cita pemerintahan kita. Pak Jokowi bahkan telah langsung menginstruksikan agar kementerian, lembaga dan BUMN wajib membeli kapal dari galangan dalam negeri," ujarnya.
Saleh Husin mencontohkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memperhitungkan pembelian kapal-kapal dalam lima tahun ke depan. Sedangkan perusahaan-perusahaan BUMN membutuhkan kapal sebanyak 80 unit.
Dia menjelaskan, langkah pemerintah ini akan mendorong kemandirian industri galangan kapal untuk mendukung 'Poros Maritim Dunia'.
"‎Urgensi pengembangan industri galangan atau shipyard juga agar kita bisa menghemat  USD 1,25 miliar atau Rp 15 triliuin per tahun‎ dibanding jika mengimpor kapal selama ini. Berarti ini sekaligus mengurangi defisit neraca perdagangan yang diakibatkan dari pembelian kapal impor," ungkap politikus Hanura ini.
Selain itu juga dapat meningkatkan industri pendukung perkapalan di dalam negeri seperti perbankan nasional, lembaga pembiayaan, asuransi, dan komponen.
"Dari situ, terlihat jelas bagaimana dahsyatnya dampak pembelian kapal ke galangan kapal nasional," tekan Saleh Husin.
Menperin juga memastikan dukungan bahan baku berupa baja untuk industri galangan ‎kapal. "Produk baja dari PT Krakatau Steel dan Krakatau Posco telah mumpuni mendukung industri ini. Intinya kita siap, apalagi sudah didukung dan diperintahkan Presiden," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, di Indonesia terdapat 250 galangan kapal. Sebanyak 105 perusahaan berada di Batam dan 145 unit di luar Batam. [zul]
