Berita

Bisnis

Jokowi Harus Pakai Ekonom yang Dekat PBB, bukan Bank Dunia

SENIN, 29 JUNI 2015 | 21:25 WIB | LAPORAN:

. Pendapat ekonom UGM, Tony Prasetyantono yang menyebutkan bahwa tim ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke depan pasca retooling harus dipimpin oleh ekonom yang dipercaya pasar dikritik.

Pengamat ekonomi dari UBK Gede Sandra mengatakan, Jokowi harus tetap berpegang pada Pancasila dan Trisakti. Sebab, ekonom yang dipercaya pasar, seperti Sri Mulyani bermazhab neoklasik

"Pak Jokowi dapat mendengarkan masukan tentang ekonomi dari mana saja, tetapi sebagai kader Marhaenis, bukan kebijakan ekonomi yang dipercaya pasar yang kita perlukan, melainkan kebijakan ekonomi  yang dapat menciptakan keadilan sosial, sesuai Sila Kelima Pancasila dan Berdikari Sesuai Sakti Pertama Trisakti," terang Gede dalam perbincangan dengan redaksi, Senin (29/6).


Dia menegaskan, kiblat perekonomian Indonesia adalah mengangkat yang miskin dengan uluran tangan dari yang sangat kaya, bukan memperkaya yang sudah sangat kaya.

"Kebebasan yang 'kebablasan' tersebut telah menyebabkan ketimpangan di antara umat manusia yang luar biasa, dan terenggutnya kedaulatan ekonomi banyak Bangsa hingga kini," terang Gede.

Dia jelaskan, penerapan mazhab neoklasik yang cenderung membebaskan pasar bekerja tanpa intervensi negara selama 40 tahun terakhir, juga telah berujung pada krisis finansial dunia tahun 2008. Promotor mazhab ekonomi pasar tersebut adalah lembaga tempat Sri Mulyani bekerja, Bank Dunia, dan lembaga sekawannya di Bretton Woods, IMF.

"Sementara lembaga yang sebagian besar pekerjaannya adalah membereskan masalah ketimpangan sosial tersebut adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB pula, lembaga internasional yang ke depannya, adalah milik masyarakat dunia baru yang multipolar dan berkeadilan. Berseberangan dengannya. Bank Dunia ingin tetap mempertahankan dunia unipolar di bawah kendali AS dan sekutu Baratnya," terangnya.

Karena itu Gede menyimpulkan, bukan ekonom yang menjadi bagian Bank Dunia, melainkan ekonom yang menjadi bagian PBB yang seharusnya dipilih Pak Jokowi untuk menjadi pemimpin dari Tim Ekonomi.

"Itu jika Pak Jokowi memang benar dapat membaca arah dinamika maju pergerakan kemanusiaan," tandasnya. [sam]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya