Berita

Bisnis

Jokowi Harus Pakai Ekonom yang Dekat PBB, bukan Bank Dunia

SENIN, 29 JUNI 2015 | 21:25 WIB | LAPORAN:

. Pendapat ekonom UGM, Tony Prasetyantono yang menyebutkan bahwa tim ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke depan pasca retooling harus dipimpin oleh ekonom yang dipercaya pasar dikritik.

Pengamat ekonomi dari UBK Gede Sandra mengatakan, Jokowi harus tetap berpegang pada Pancasila dan Trisakti. Sebab, ekonom yang dipercaya pasar, seperti Sri Mulyani bermazhab neoklasik

"Pak Jokowi dapat mendengarkan masukan tentang ekonomi dari mana saja, tetapi sebagai kader Marhaenis, bukan kebijakan ekonomi yang dipercaya pasar yang kita perlukan, melainkan kebijakan ekonomi  yang dapat menciptakan keadilan sosial, sesuai Sila Kelima Pancasila dan Berdikari Sesuai Sakti Pertama Trisakti," terang Gede dalam perbincangan dengan redaksi, Senin (29/6).


Dia menegaskan, kiblat perekonomian Indonesia adalah mengangkat yang miskin dengan uluran tangan dari yang sangat kaya, bukan memperkaya yang sudah sangat kaya.

"Kebebasan yang 'kebablasan' tersebut telah menyebabkan ketimpangan di antara umat manusia yang luar biasa, dan terenggutnya kedaulatan ekonomi banyak Bangsa hingga kini," terang Gede.

Dia jelaskan, penerapan mazhab neoklasik yang cenderung membebaskan pasar bekerja tanpa intervensi negara selama 40 tahun terakhir, juga telah berujung pada krisis finansial dunia tahun 2008. Promotor mazhab ekonomi pasar tersebut adalah lembaga tempat Sri Mulyani bekerja, Bank Dunia, dan lembaga sekawannya di Bretton Woods, IMF.

"Sementara lembaga yang sebagian besar pekerjaannya adalah membereskan masalah ketimpangan sosial tersebut adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB pula, lembaga internasional yang ke depannya, adalah milik masyarakat dunia baru yang multipolar dan berkeadilan. Berseberangan dengannya. Bank Dunia ingin tetap mempertahankan dunia unipolar di bawah kendali AS dan sekutu Baratnya," terangnya.

Karena itu Gede menyimpulkan, bukan ekonom yang menjadi bagian Bank Dunia, melainkan ekonom yang menjadi bagian PBB yang seharusnya dipilih Pak Jokowi untuk menjadi pemimpin dari Tim Ekonomi.

"Itu jika Pak Jokowi memang benar dapat membaca arah dinamika maju pergerakan kemanusiaan," tandasnya. [sam]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya