Berita

Hukum

Ilham Arief Sudah Keburu Umroh Sebelum Permintaan Cegah KPK Diteken

JUMAT, 26 JUNI 2015 | 17:35 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

. Bekas Wali Kota Makassar yang berstatus tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ilham Arief Sirajuddin ternyata sudah berada di luar negeri. Ilham bersama keluarganya tengah melakukan ibadah haji.

Wakil Ketua KPK sementara, Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, pihaknya belum mengetahui informasi tersebut.

"Ketika Sprindik dicabut, maka semua yang mengikuti itu juga dicabut. Nah, apakah dia dicegah lagi atau tidak, saya belum tahu," kata Johan dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (26/6).


Sebelumnya, Ilham dijatuhkan statusnya menjadi tersangka oleh KPK pada tanggal 7 Mei 2014. Namun, Ilham melakukan gugatan penetapan tersangka leat preperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan bebas pada tanggal 12 Mei 2015. KPK tidak tinggal diam, pada 10 Juni 2015, KPK mentersangkakan Ilham kembali, yang kemudia penetapan tersangka itu digugat Ilham kembali melalui praperadilan 16 Juni 2015.

Oleh karena itu, penyidik KPK pada tanggal 24 Juni 2015 memanggil Ilham untuk melakukan pemeriksaan sebagai tersangk kasus dugaan korupsi penyimpangan kerjasama pemerintah Makassar dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar.

Kali itu Ilham mangkir tanpa keterangan yang jelas. Penasihat hukum Ilham, Johnson Panjaitan, mengungkapkan bahwa kliennya belum mendapat surat panggilan dari KPK.

Informasi redaksi dari pemberitaan, Ilham pada tanggal itu sedang berada di Mekkah, Arab Saudi. Laman tersebut memuat Ilham bersama istri dan empat anaknya menunaikan umrah, dan berfoto di dekat Ka'bah.

Di sisi lain, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengaku pihaknya memang terlambat mengenakan status cegah ke Ilham.

"IAS dicegah per 25 Juni 2015," ujar dia melalui pesan pendek, Jumat, 26 Juni 2015. Artinya, KPK mencegah Ilham sehari setelah komisi antirasuah itu melayangkan surat panggilan pemeriksaan,” terang Priharsa, Jumat (26/6).

Ilham melakukan penyalahgunaan wewenang seperti diatur di Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. [sam]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

UPDATE

Efisiensi Perjalanan Dinas: Luar Negeri 70 Persen, Dalam Negeri 50 Persen

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:18

MPR Minta Pemerintah Tarik Pasukan TNI dari Misi UNIFIL

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:11

Imparsial: Andrie Yunus Buka Sinyal Gelap Pembela HAM

Selasa, 31 Maret 2026 | 22:05

Tanpa Terminal BBM OTM, Cadangan Pertamax Berkurang Tiga Hari

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:53

Kemenkop–KemenPPPA Kolaborasi Perkuat Peran Perempuan Lewat Kopdes

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:45

Lippo Cikarang Tegaskan Tidak Terkait Perkara yang Diusut KPK

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:35

Membaca Skenario Merancang Operasi Gagal

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:28

BSA Logistics Melantai di Bursa Bidik Dana Rp306 Miliar

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:18

Jusuf Kalla Bereaksi atas Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon

Selasa, 31 Maret 2026 | 21:01

Diaspora RI Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Seoul

Selasa, 31 Maret 2026 | 20:56

Selengkapnya