. Sapta Nirwandar pasang badan bela Jero Wacik. Bekas Wakil Jero Wacik di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (sekarang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) itu menyatakan bahwa atasannya tidak pernah selewengkan dana operasional menteri (DOM) tahun anggaran 2008-2011.
Dia berdalih, dana tersebut murni digunakan untuk kegiatan menteri dalam rangka menjalankan kegiatan pemerintahan di kementerian.
"Kalau DOM tidak bisa dipakai untuk kegiatan lain, seperti acara gathering, renovasi ruangan menteri dan lain-lain. Apalagi dipakai untuk kegiatan pribadi seperti hiburan. Karena sudah ada peraturan Kementerian Keuangan yang mengatur mengenai regulasi pemakaian dana," kata Sapta usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Jero Wacik, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/6).
Soal kenaikan anggaran untuk operasional menteri, kata dia, berjalan berdasarkan waktu. Kadang naik, kadang turun tergantung kebutuhan kegiatan kementerian.
"Kalau dana APBN untuk kementerian tersebut naik biasanya anggaran operasional akan naik juga. Misalnya, perbulan standarnya Rp 200 juta rupiah tapi bulan berikutnya bisa naik atau bahkan turun. Jika ditotal bisa sampai Rp 1.2 miliyar kalau untuk di Kemenbudpar," terang Sapta.
Soal pemeriksaan, menurutnya, ditanyakan soal kegiatan operasional menteri. Kepada penyidik, dia cerita, pertanggung jawaban penggunanya ada di Sekretariat Kementerian yang saat itu Sekjennya dijabat Sapta.
"Jadi dalam pemeriksaan tadi saya hanya ditanyai soal mekanisme pencairan dana. Digunakan untuk apa-apa saja. Karena saat itu sudah ada yang mecatat. Staf saya yang mencatat secara detail. Tidak ada penyelewengan sama sekali," ujar pria kelahiran Bandar Lampung 61 tahun lalu itu.
Mantan PNS Badan Atom Nasional (Batan) itu membantah di kementeriannya saat itu banyak diadakan kegiatan-kegiatan yang tidak jelas juntrungannya. Seperti isu yang tersebar rapat fiktif, seminar yang ternyata tak ada dan anggaran siluman lainnya.
"Setahu saya itu hanya ada di kasus lainnya (Jero Wacik juga terjerat di kasus penggelembungan anggaran di Kementerian ESDM). Kalau di tempat saya dulu tak ada. Biar nanti dibuktikan di pengadilan," tukasnya.
[sam]
