Berita

ilustrasi/net

Dengan Anggaran Besar, Kementerian Pertahanan Harus Kuatkan Industri Pertahanan!

KAMIS, 25 JUNI 2015 | 08:56 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kementerian Pertahanan harus menguatkan pembangunan industri pertahanan bila pemerintah jadi menaikkan anggaran pertahanan hingga mencapai Rp 200 triliun.

"Angka yang besar ini harus juga dapat dinikmati oleh industri pertahanan nasional. Jadi industri kita juga merasakan untungnya," ujar mantan anggota komisi I DPR, Helmy Fauzi di Jakarta, Kamis (25/6).

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan pemerintah berencana memberi alokasi anggaran pertahanan 2017 sebesar Rp 200 triliun. Dana ini akan dianggarkan jika target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen tercapai. Pada APBN 2015, anggaran pertahanan sudah mencapai Rp 94,90 triliun.


Helmy mengungkapkan selama ini belanja alat utama sistem pertahanan (alutsista) tidak optimal melibatkan industri pertahanan. Alhasil, perkembangan industri strategis tersebut masih belum memuaskan. Sementara, proyek pengadaan melalui industri pertahanan sering terkendala karena pendanaan via bank nasional sulit terealisasi.

"Selain jarang dilibatkan untuk pengadaan alutsista canggih, kementerian pertahanan dan TNI terkadang hanya memberi proyek pengadaan pada industri pertahanan nasional yang nominalnya kecil," demikian Helmy.

Ketua bidang Pertahanan dan Luar Negeri Seknas Jokowi ini mengingatkan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI meningkatkan performa organisasi. Sebab, selama ini daya serap anggaran pertahanan masih belum menggembirakan.

"Kemenhan harus belajar dari banyaknya target pembangunan minimum essential forces tahap 1 yang meleset. Ini jangan sampai kejadian lagi," imbau Helmy. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Pelaku Kekerasan Seksual di Gili Trawangan Dibekuk di Bali

Rabu, 29 April 2026 | 16:19

Tak Terlantar Lagi, Keluarga Pasien RSUD Banggai Laut Bisa Pakai Rumah Singgah

Rabu, 29 April 2026 | 16:10

KPK Ungkap Ada yang Ngaku-ngaku Bisa Atur Kasus Bea Cukai

Rabu, 29 April 2026 | 16:09

Update Laka KA di Bekasi Timur: 15 Meninggal, 91 Luka-luka

Rabu, 29 April 2026 | 16:05

Anggota DPRD Jabar Bongkar Dugaan “Mahasiswa Gaib” di Kampus

Rabu, 29 April 2026 | 15:56

PLN Perkuat Posisi Indonesia sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Digital

Rabu, 29 April 2026 | 15:44

5 Kg Sabu Gagal Dikirim ke Solo dari Malaysia

Rabu, 29 April 2026 | 15:42

Kemenhaj Gerak Cepat Tangani Kecelakaan Bus Jemaah Haji di Madinah

Rabu, 29 April 2026 | 15:37

PT KAI Harus Perkuat Sistem Peringatan Dini untuk Cegah Kecelakaan

Rabu, 29 April 2026 | 15:27

Prabowo Tegaskan RI Negara Paling Aman: yang Mau Kabur, Kabur Aja!

Rabu, 29 April 2026 | 15:25

Selengkapnya