Berita

Hukum

Capim KPK yang Selon Kayak BW dan AS Bakal Mentok di DPR

RABU, 24 JUNI 2015 | 22:59 WIB | LAPORAN:

. Seleksi calon Pimpinan KPK periode mendatang tidak akan terbebas dari intervensi politik karena akan berakhir di DPR RI. Pimpinan KPK akan tergantung kepada kekuatan real politik di DPR RI, antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).

"Namun demikian kita sudah dapat menebak kriteria Capim KPK seperti apa yang dikehendaki oleh para politisi di Senayan, karena secara psichologis, DPR masih trauma dengan begitu banyaknya anggotanya yang diseret  ke proses hukum dalam perkara korupsi pada era AS (Abraham Samad) dan BW (Bambang Widjojanto) pimpin KPK," ungkap Koordinator TPDI Petrus Selestinus saat berbincang dengan media, Rabu (24/6).

Karena itu  sambung Petrus, ujung dari  kompromi di DPR adalah memilih capim KPK yang sedang-sedang saja kualitasnya. Setidak-tidaknya, gaya kepemimpinan seperti Ruki yang akan mereka pilih. Sebab, bagi DPR,  pimpinan KPK ke depan tidak boleh terlalu keras seperti gaya pimpinan KPK periode AS dan BW.


"Karena itu Pansel Capim KPK akan kesulitan meloloskan capim dengan kualitas kelas satu, karena akan digugurkan oleh DPR ketika proses uji kelayakan dilakukan DPR," terangnya.

Lanjut Petrus, pimpinan KPK ke depan harus benar-benar steril dari kasus-kasus pidana atau yang dapat direkayasa menjadi kasus pidana. Kriminalisasi yang dialami oleh AS dan BW kemarin telah membuat banyak capim berkualitas, tidak berani masuk mengikuti seleksi capim kali ini.

"Karena itu karakter pimpinan KPK ke depan selain Kompeten di bidangnya dan memiliki  Integritas yang tinggi, maka capim KPK ke depan juga harus memiliki keberanian untuk menyatakan tidak kepada kekuatan politik/penguasa yang mencoba mengintervensi kerja KPK," terangnya.

Petrus tegaskan, selain memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat secara ke dalam dan ke luar, pengganti Taufiqurrahman Ruki cs harus mampu bekerja sama dengan penegak hukum lain, Kejaksaan, Kepolisian, serta BPK.

"Ujian utama pimpinan KPK ke depan adalah memiliki keberanian menuntaskan penyelidikan dan penyidikan  kasus BLBI dan kasus Bank Century serta kasus-kasus besar lainnya," tandas Petrus. [sam]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya