Partai Hanura akan berupaya melobi pemerintah untuk menolak realisasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi yang telah disahkan DPR kemarin.
"Kita akan melobi pemerintah untuk menolak, kita kan partai pemerintah. Selain itu ada PDIP dan Nasdem juga yang menolak. Saya rasa kalau ada tiga fraksi menolak, Presiden akan mendengar," jelas Ketua DPP Hanura Miryam S. Haryani saat dihubungi wartawan, Rabu (24/6).
Dia menjelaskan, seharusnya anggota dewan tidak perlu memaksakan prgram dana aspirasi yang penyalurannya rentan tidak tepat sasaran. Apalagi, pembangunan di daerah pemilihan bisa diperjuangkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).
"Yang tahu kebutuhan pembangunan daerah kan pemangku kepentingan di daerah. Kalau kita (anggota dewan) nanti asal menyalurkan bisa disemprit," beber anggota Komisi II yang akrab disapa Yani itu.
DPR membuat peraturan tentang dana aspirasi dengan dalih sebagai amanah atau penafsiran pasal 78 dan pasal 80 huruf J Undang-Undang 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dua pasal yang mengatur anggota DPR berhak untuk memperjuangkan dan mengusulkan program pembangunan daerah pemilihan.
Sesuai draf RAPBN 2016, dana aspirasi diusulkan sebesar Rp 11,2 triliun atau diberikan Rp 20 miliar kepada setiap anggota dewan per tahun.
[dem]
