Berita

ilustrasi/net

CALON PANGLIMA TNI

Pengamat: Percaya Saja TNI Tak Masuk Ranah Politik Lagi

SELASA, 23 JUNI 2015 | 09:08 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. TNI merupakan lembaga pertahanan negara yang keberadaannya tak lepas dari pendidikan dan pengembangan karier serta jenjang kepangkatan. Dengan demikian, bila seseorang dianggap layak dan prestasinya bagus lalu menjadi pimpinan tertinggi TNI, maka itu adalah wajar saja.

"Kan sulit juga ya prajurit itu melampaui jenjang karier sejalan dengan pergantian kepemimpinan negara, lalu saat ada pergantian kepemimpinan TNI masuk dalam ranah dikotomi ini orangnya siapa, itu orangnya siapa. Saya rasa kita harus percaya bahwa TNI tak masuk ranah politik lagi," kata pengamat militer, Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Selasa, 23/6).

Pernyataan Susaningtyas ini terkait dengan kabar bahwa ada pertarungan antar-faksi di tubuh pemerintah, termasuk soal posisi Panglima TNI. Bahkan dikabarkan, penunjukkan Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI merupakan Kemenangan SBY (Baca: Kemenangan SBY, Gatot Nurmantyo Ditunjuk Jadi Panglima TNI).


Di luar isu politik, bagi Susaningtyas, penting bagi Panglima TNI baru untuk membekali prajurit dengan pendidikan dan pengetahuan politik negara., meski mereka tak boleh lagu berpolitik praktis. Sehingga para prajurit memahami apa dan bagaimana netralitas itu, terlebih kini dirasakan ada pergeseran ancaman terhadap negara, yang tidak lagi sebatas ancaman perang tradisional.

Adanya ancaman cyber war, lanjut Susaningtyas, perang asimetrik dan lain-lain tentu saja tak hanya merupakan perebutan teritorial langsung tapi lebih kepada otoritas penguasaan kedaulatan melalui tekhnologi dan psywar. Hal ini berdampak lebih luas, dan bisa masuk ke relung-relung Ipoleksosbud bangsa.

"Bila kita tak waspada maka bukan tak mungkin kita dapat dilumpuhkan dengan cara itu sebagai bangsa. Justru itu prajurit TNI juga harus pintar dan memiliki profesionalitas teruji. Alutsista yang kita miliki tentu harus konsisten dengan renstra dan kebijakan MEF, jangan nantinya saat ganti pimpinan ganti pula renstra yag pastinya berdampak pada budgeting dan lain-lain," demikian Susaningtyas. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya