. Abdulah Hehamahua pesimis apabila dirinya mencalonkan diri sebagai calon pimpinan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, mantan penasehat KPK itu tidak ingin terintegrasi dengan DPR RI.
"Gak, pokoknya kalo berhubungan dengan DPR gak deh. Kan dulu saya rangking tiga. Apalagi sekarang gak di ranking. Di rangking aja gak bisa apalagi gak di rangking," sindir Abdullah, di gedung KPK, Senin (22/6).
Dia menolak melakukan loby agar dirinya terpilih menjadi calon pimpinan KPK. Selain itu, Abdulah juga mengusulkan final capim itu hanya sampai di pansel saja, sedangkan DPR tinggal mau menerimanya atau tidak.
"Sebab saya tidak mungkin lobi, tidak pernah lobi,dulu saya tidak pernah lobi, dan sampai kapanpun saya tidak pernah lobi.Dan kemudian dalam Disertasi saya, saya usulkan pimpinan lembaga negara teramsuk pimpinan KPK itu final di pansel, jadi di DPR itu tinggal menerima atau menolak. Karen itu pansel beda-bed atipis dengan malaikat lah," terang Abdullah.
Abdullah melanjutkan, apabila pemilihan calon pimpinan KPK final hanya sampai di pansel, pihaknya mau mengajukan diri sebagai calon pimpinan KPK.
"Ya tapi kan klo kita sudah tau nabrak tembok kenapa harus maju, kecuali kalau final di pansel mungkin saya mau, tapi karena DPR lembaga politk tidak lepas dari kepentingan politik, itu problem," komentarnya.
Disinggung mengenai adanya list nama-nama capim KPK yang berlatar belakang dari aparat penegak hukum seperi Polri dan Kejagung, Abdullah bilang hal itu sah-sah saja selagi mereka mengikuti proses yang benar. Utamanya, apabila sudah terpiih menjadi pimpinan KPK, harus berani mati, lanjut Abdullah.
"Ya gak apa-apa,yang penting mereka ikut seleksi, kemudian punya kompetensi, punya integritas, profesioanal dan siap mati. Kalau istri anda siap jadi janda, anak anda siap jadi yatim piatu silahkan anda daftar." imbuhnya.
Namun, yang sebetulnya menjadi masalah adalah pimpinan KPK yang terpilih nanti yang berlatar belakang dari penegak hukum masih aktif dijabatan sebelumnya.
"Yang jadi persoalan adalah apakah kalau penegak hukum yang masih aktif pejabat yang aktif di kepolisian, kejagung, BPKP, itu ada problem," komentar pria dari Timur Indonesia tersebut.
[sam]
