Berita

Bisnis

PELAMBATAN EKONOMI

Sofyan Djalil Paling Jago Kambinghitamkan Faktor Luar Negeri

SENIN, 22 JUNI 2015 | 19:40 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Sikap Menko Perekonomian Sofyan Djalil yang menyalahkan Bank Central AS (The Fed) di balik terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dinilai hanya bentuk pengkambinghitaman.

Penilaian itu disampaikan dosen Universitas Indonesia yang juga mantan  penasihat Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Ronnie Higuchi Rusli dalam akun twittenya, @Ronnie_Rusli.

"Menko Perekonomian menyalahkan The Fed Rp 13300/US$ padahal kekuasaan eksekutif koordinasi inter kementerian ada ditangannya. Kalau menyalahkan kantor The Fed maka lulusan SMK juga bisa menjawab bahwa rupiah melemah karena The Fed, padahal rate belum naik," kata dia.


Awal tahun lalu digagas kebijakan reformasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Tapi buktinya, hingga sekarang belum ada tanda-tanda kebijakan itu berdampak positif membuat nilai tukar rupiah perkasa.

Menurut Ronnie, saat ini nilai tukar anjlok ke Rp 13300 karena impor di luar Migas masih tinggi.

"Kemana Menko Perekonomian? Kenapa tidak tanya Menperdag? Kalau Migas sudah dihapus subsidinya, Menko Perekonomian harus bisa menjawab lemahnya rupiah sudah bukan lagi faktor impor BBM," papar Ronnie.

Atas sikap Sofyan yang demikian, wajar bila Presiden Jokowi berang. Sofyan menyalahkan faktor luar negeri padahal dirinya membawahi koordinasi antar kementerian.

Menurut Ronnie, lemahnya koordinasi Menko Perekonomian karena keahliannya bukan ekonomi makro, tetapi corporate law.

"Tidak mengherankan sebentar lagi kurs Rp/US$ jadi 14000 dan Menko Perekonomian Sofyan Djalil akan menyalahkan The Fed," tukasnya.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya