Pasca berlangsungnya Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama 14 Juni 2015 yang diklaim berhasil menyepakati metode pemilihan Rois Aam melalui sistem ahlul halli wal ‘aqdi alias ahwa, muncul beragam reaksi penolakan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
Penolakan dilakukan baik terhadap hasil Munas soal ahwa yang terkesan dipaksakan maupun proses Munas itu sendiri.
Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Bengkulu, KH. Abdul Halim menyatakan bahwa para kiai yang datang ke acara Munas merasa telah dikerjai oleh penyelenggara acara dalam hal ini PBNU.
Mereka menyesal telah menghadiri Munas yang memang telah di
setting oleh penyelenggara untuk mengegolkan sistem ahwa.
KH. Abdul Halim yang menghadiri Munas bersama Rois Syuriyah PWNU Bengkulu, KH. Abdul Munir menceritakan pengalamannya bahwa Munas sudah direkayasa sedemikian rupa.
"Rais (KH.Munir) merasa dikerjai. Dan Munas kemarin itu telah didesain, dari kanan dari kiri, dari depan dan belakang. Jadi peserta tidak bisa leluasa bicara," ungkapnya dia dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (22/6).
Ia menceritakan banyak peserta Munas yang sebenarnya tidak setuju terhadap pembahasan ahwa, namun tidak sedikit yang memilih diam karena rekayasa pemaksaan di forum yang sangat kental.
"Para kiai kan tidak biasa ngeyel," tuturnya.
Ditambahkannya, pimpinan sidang Munas juga sangat kentara memaksakan kehendaknya karena mengetokkan palu sidang di saat hanya sebagian peserta yang menyatakan persetujuannya.
Karenanya, KH. Abdul Halim menegaskan hasil Munas yang direkayasa tersebut belumlah final. Apalagi Munas kalaupun dilakukan dengan cara-cara yang benar, levelnya masih di bawah Muktamar.
"Jadi Munas itu sifatnya lebih ke rekomendasi. Penentunya tetap peserta muktamar nanti. Logikanya begitu," pungkasnya.
[dem]
