. Presiden Joko Widodo memang harus membongkar dan menyusun ulang menteri-mentrinya di bidang ekonomi. Sebab juga memang banyak sekali indikator perekonomian yang menunjukkan buruknya kinerja menteri-menteri bidang perekonomian.
"Harga-harga bahan pangan pokok yang terus melambung harganya, hal inilah yang membuat rakyat kecil semakin susah hidupnya. Nilai tukar Rupiah yang terus melemah menunjukkan respon pasar yang negatif terhadap kinerja menteri di bidang perekonomian," kata anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Indra P. Simatupang, dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 22/6).
Namun demikian, lanjut Indra, Jokowi juga harus meneliti lebih dalam kinerja dan performance menteri-menterinya. Jangan sampai Jokowi terpengaruh dengan lembaga survei yang memiliki keterbatasan dari segi metodologi dan responden untuk menggiring opini terhadap salah satu mentri.
Pernyataan Indra ini terkait dengan survei yang digelar oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) dengan responden pekerja profesional yang menghendaki adanya perombakan atau
reshuffle kabinet. Hasil survei ini, ada tiga menteri yang dinilai pekerja profesional layak diganti, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofjan Djalil, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly
Menurut Indra, survei dengan responden profesional memiliki beberapa keterbatasan. Yaitu responden terbatas di kalangan tertentu dan tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat; tidak dijelaskan afiliasi atau pilihan partai politiknya; ada sentimen awal kalangan profesional yang negatif terhadap menteri-menteri tertentu; dan kKeterbatasan paling jelas adalah kalangan profesional hanya yang bekerja di kawasan Sudirman-Thamrin yang sangat tidak mewakili profesional Jakarta apalagi Indonesia.
"Apalagi menawarkan resep, jika mengganti mentri ini, maka citra presiden akan naik. Tentu hasil lembaga survei dengan keterbatasan metodologi dan responden bukan sebagai acuan yang tepat untuk membuat kebijakan. Menjadi tidak logis, jika memaksakan melakukan reshuffle menteri yang begitu penting, dari hasil survei seperti itu. Berbahaya," tegas Indra.
Indra juga mengingatkan bahwa
reshuffle itu bukan untuk menaikkan citra presiden, tapi bagaimana memperbaiki kabinet Jokowi agar bisa mewujudkan program-program pemerintahannya untuk mensejahterakan rakyat. Kalau perekonomian bagus dan bisa dinikmati rakyat, sudah pasti pemerintah akan selalu didukung rakyatnya.
[ysa]
