Hidayat Nur Wahid: PKS Sudah Pasti di Luar Pemerintah, KMP Belum Tentu Mau Masuk Kabinet

Seandainya Presiden Jokowi mengajak tokoh-tokoh Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi menteri saat reshuf­fle kabinet nanti, sudah bisa ditebak dari partai mana akan bergabung dengan pemerintah.

Yang jelas, sudah ada dua par­tai politik di KMP yang tegas-tegas menyatakan berada di luar pemerintahan. Yakni Partai Gerindra dan PKS.

Sedangkan Partai Demokrat yang menyatakan sebagai partai penyeimbang juga sudah menyatakan tetap berada di luar pemerintahan.

Ini berarti yang mungkin masuk kabinet bila reshuffle dilakukan adalah PAN, Partai Golkar, PPP hasil Muktamar Jakarta yang dikomando Djan Faridz.

Bagaimana reaksi tokoh PKS Hidayat Nur Wahid melihat hal itu? Berikut wawancara Rakyat Merdeka dengan Wakil Ketua MPR itu, Senin (15/6):

Presiden Jokowi telah me­nyatakan bisa KMP menjadi menteri, tanggapan Anda?
Secara prinsip mau reshuf­fle atau tidak reshuffle itu hak prerogatif presiden. Terserah saja kalau ada menteri dari KMP.

Bagaimana dengan PKS?
PKS tetap berada di luar pe­merintahan. Kami bisa menja­min itu karena sudah diputuskan menjadi sikap partai. Tapi kalau partai lain yang bergabung di KMP, tentu terserah teman-teman lain.

Kenapa tidak mau ber­gabung di pemerintahan Jokowi?
Sikap kami ini tidak bisa diar­tikan bahwa kami menghalang-halangi program pemerintah. Berada di luar kabinet juga terhormat. Karena kami di DPR dan MPR bisa melaksanakan program membangun bangsa dan negara melalui fungsi DPR dan MPR, yakni mengawasi agar janji-janji pemerintah, janji Presiden Jokowi bisa terlaksana maksimal.

Prinsipnya kami menyerahkan semuanya kepada Presiden. Jangan sampai hak prerogatif itu digunakan hanya untuk me­muaskan pihak koalisi manapun, oposisi atau non oposisi. Tapi betul-betul porosnya kepada peningkatan kinerja, mereal­isasikan janji-janji saat kam­panye. Karena banyak negara menyebut Indonesia ini darurat macam-macam gitu.

Maksudnya?
Sekarang ini ada darurat per­lindungan anak, darurat narkoba, darurat korupsi. Bahkan ada mengkhawatirkan Indonesia akan masuk ke dalam resesi ekonomi karena dolar semakin menguat. Belum lagi masalah penegakan hukum yang belum berjalan maksimal. Ini tentu me­merlukan kinerja kabinet yang sangat bagus. Makanya alasan reshuffle hanya untuk itu, bukan karena kepentingan koalisi, baik KIH maupun KMP.

Harusnya bagaimana?
Harusnya betul-betul karena penilaian objektif Presiden un­tuk meningkatkan kinerja yang bisa merealisasikan janji kam­panyenya. Kemudian menyela­matkan Indonesia dari kondisi darurat, maupun resesi ekonomi yang membayangi ini.

Bukankah mengambil men­teri dari KMP agar tidak ada kritik di DPR?
Malah saya khawatir membuat beliau dikritik oleh kawan-kawan dari KIH. Ini juga perlu dipertimbangkan. Sebab, saat Presiden salah menyebut kota kelahiran Soekarno, KIH sangat keras mengkritiknya.

Kalau tetap ada menteri dari KMP?
Jangan sampai kebijakan be­liau justru bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menam­bah kerumitan masalah. Rumit dengan KIH dan rumit dengan KMP yang juga belum tentu mau ditawari menjadi menteri. Kalau masuk, saya yakin tidak atas nama KMP, tapi atas nama individu.

Apa saran Anda kepada Jokowi?
Kami berpendapat, kalau dilakukan reshuffle kabinet, ambil dari kalangan ahli. Dulu kan beliau menjanjikan bahwa kabinet itu tidak transaksional, tapi kabinet ahli, kabinet kerja. Itu saja dinomorsatukan. Jangan malah seolah-olah ini gara-gara KMP, sehingga program pemer­intah nggak jalan.

Itu semua diserahkan kepada penilaian rakyat. Secara prin­sip silakan lakukan reshuffle kabinet, dan silakan rakyat menilainya. Apakah pilihannya betul-betul profesional atau bagaimana. ***