. Rencana Presiden Joko Widodo yang akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting mendapat respon positif dari ‎ Direktur Eksekutif IndoBarometer M. Qodari.
‎Pasalnya, ada sebanyak 14 barang kebutuhan pokok yang akan jadi fokus pengendalian pemerintah. Sementara Perpres ini akan menjadi instrumen pemerintah dalam mengendalikan ketersediaan dan stabilitas harga.
"Apa yang akan dilakukan Presiden Jokowi itu sangat penting," kata Qodari dalam keterangan yang diterima redaksi sesaat lalu (Selasa, 16/6).
Alasannya, lanjut dia, karena persoalan ketersediaan dan harga pangan adalah persoalan utama yang dikeluhkan masyarakat. Hal ini sebagaimana tersirat dalam survei nasional yang dilakukan Indo Barometer.
"Masalah ketersedian dan harga sembako juga jadi variabel terbesar yang menurunkan kepuasan pada pemerintahan Jokowi-JK, selain permasalahan hukum," sambungnya.
Sementara fakta lapangan menyebutkan bahwa stabilitas politik dan pemerintahan tidak lepas dari kemampuan pemerintah menjaga ketersediaan dan harga sembako.
"Presiden Jokowi harus belajar dari pengalaman pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto dalam mengelola pangan rakyat," katanya.
Qodari menambahkan bahwa Perpres ini akan menghadapi dua tantangan. Pertama, ada pihak yang tidak setuju dengan Pepres yang dianggap membatasi ruang gerak ekonomi swasta.
Kedua, tantangan mengenai akurasi data persediaan 14 komoditas pokok yang diatur Perpres, baik data Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, maupun di pihak pedagang.
Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Qodari menyatakan Presiden Jokowi harus berani dan tegas berhadapan dengan swasta dan pedagang besar, karena soal ketersediaan dan harga sembako adalah kepentingan rakyat, sekaligus stabitas ekonomi dan politik nasional.
"Keluarnya Perpres itu merupakan pertanda negara hadir utk rakyat dan Presiden berani ambil keputusan tegas," katanya.
‎Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah menggelar operasi pasar untuk mengendalikan harga. Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
"Siapa pun yang main-main dengan harga kebutuhan pokok akan saya kejar," tegas Presiden saat meluncurkan Operasi Pasar Murah (OPM) di Gudang Bulog Cimahi, Jawa Barat.
[sam]
