Berita

Hukum

KORUPSI KONDENSAT

Bareskrim, Segera Tetapkan Ari Soemarno jadi Tersangka

SELASA, 16 JUNI 2015 | 19:32 WIB | LAPORAN:

. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri terus mengusut kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam penjualan kondensat ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama.

Selain Sri Mulyani, penyidik juga diminta melakukan pemeriksaan terhadap ‎mantan Dirut Pertamina Ari Soemarno.

"Itu wajib hukumnya Arie Soemarno disidik, kalau ditemukan perbuatan melawan hukum. Kan kerugian negara sudah terbukti," kata pengamat energi Yusri Usman dalam keterangan pers, Selasa (15/6)


Bahkan, Bareskrim sudah seharusnya menetapkan Ari Soemarno sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sebab, keterlibatan bekas Dirut Pertamina itu terlihat ketika Presiden direktur PT TPPI, Honggo Wendratmo pada tanggal 28 Agustus 2007 melayangkan proposal kepada PT Pertamina yang ditujukan langsung kepada, Ari Soemarno.

Diketahui, PT TPPI telah mengajukan proposal pengantaran Senipah dan pembayaran Kerosene untuk mendukung perdagangan TPPI. Dari hasil pembayaran itu pun, PT TPPI memberikan apresiasi kepada PT Pertamina atas kerjasamanya bisa mendapatkan Trade Finance Facility (TFF), senilai USD345 juta dari konsorsium perbankan yang dipimpin UOB.

Disebutkan juga kalau fasilitas tersebut untuk memenuhi perjanjian Collateral Value Ratio (CVR) atau rasio nilai agunan pada level minimun 110 persen. Namun pada pelaksanaannya, terjadi perubahan harga kondensat dan petroleum yang mengakibatkan CVR jatuh dibawah 110 persen sejak Agustus 2007.

Untuk menolong jatuhnya CVR, PT TPPI meminta bantuan Ari Soemarno selaku presiden direktur Pertamina antara lain seperti pertama, Pertamina menyediakan dua kargo senipah (loading 28 Agustus dan 8 September 2007) dengan basis terbuka. Kedua, Pertamina membayar tunai lifting kerosene bulan Agustus yang sebelumnya disepakati pada PDI.

Pertamina, dalam surat balasannya menyetujui untuk mengirim dua kargo senipah dengan 60 hari akun basis terbuka. Pertamina meminta, pertama Kondensat Senipah di harga ICP+USD3,20 plus alpha. Alpha yang dimaksud adalah USD0,5. Kedua, TPPI akan menyediakan 5.000 ton benzene setiap dua bulan untuk pertamina dan petral, dan ketiga, TPPI akan memberikan prioritas kepada pertamina atau petral untuk pembelian paraxylene.

"Apakah kargo tersebut diberikan oleh Ari Soemarno selagi menjabat Dirut Pertamina? (jika diberikan) maka dia harus bertanggung jawab,” terang Yusri.

"Kan kerugian negara sudah terbukti, maka Ari Soemarno dapat ditetapkan tersangka berdasarkan dua alat bukti itu,” sambungnya.

Apalagi, sambung dia, Ari Soemarno bertanggung jawab atas Pertamina, seperti yang tertuang dalam surat balasannya menyetujui untuk mengirim dua kargo senipah dengan 60 hari akun basis terbuka.

"Itu wajib bertanggung jawab direksi ketika itu,” tandasnya. [sam]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya