Berita

Hukum

Bareskim Polri: BPK Bilang Kasus SKK Migas-TPPI 'Total Lost'

SELASA, 16 JUNI 2015 | 16:35 WIB | LAPORAN:

Hingga kini, penyidik Bareskim Polri sudah memeriksa 45 saksi ditambah denga satu orang ahli dalam kasus dugaan korupsi penjualan kondesat bagian negara oleh SKK Migas dan Trans-Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) pada kurun waktu 2009-2010.

Selanjutnya, penyidik Bareskim Polri juga akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli di bidang Tipikor dan ahli perusahaan untuk mematangkan penyidikan.

Demikian disampaikan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus  Brigadir Jenderal Victor Simanjuntak kepada wartawan di Mabes Polri, Selasa (16/6).


"Kemarin saya berkoordinasi dengan BPK untuk menjelaskan mereka bagaimana posisi kasus ini, kaitannya dengan penentuan kerugian negara," ujarnya.

Dari pendapat awal BPK, beber Viktor, terjadi total lose dalam kasus ini, bukan potensial lose. Hal ini terjadi karena sejak awal diadakan lifting tidak ada kontrak kerja padahal kontrak ini, sesuai UU Migas, adalah payung yang memayungi negara dengan kontraktor soal kondensat jatah negara.

"Andai kata terjadi perselisihan antara negara dengan kontraktor maka itu diatur dalam kontrak. Sekarang liftingnya sudah tapi kontraknya tidak ada. Berarti ini kan sudah salah dan sampai ke belakang juga salah. Maka BPK bilang ini total lost," tegas Vicktor.

Disinggung soal aliran dana, menurut Viktor sampai saat ini masih dalam bentuk transaksi dolar ke rupiah. Juga terdapat transaksi antar orang-orang TPPI itu sendiri.

"Ada berkisar 19 rekening," sebutnya.[wid]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya