Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam dipecat setelah mengkritik pimpinan lembaga antirasuah itu dengan mengirimkan tiga karangan bunga pada awal Mei lalu.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai bahwa sanksi pemecatan adalah sanksi yang berlebihan. Jika itu dilakukan, maka akan muncul opini bahwa KPK tidak bisa menerima kritik dari internal.
"Kalau benar, hanya karena mengirim karangan bunga terus pegawai KPK mendapat tindakan disipliner yang keras, bahkan ancaman pemecatan, maka itu agak berlebihan," ungkap Arsul saat dihubungi di Jakarta (Selasa, 16/6).
Pimpinan KPK, lanjut Arsul, seharusnya mengambil hikmah dari kritik tersebut. Artinya, ada aspek yang perlu diperbaiki dari penyelenggaraan pemberantasan korupsi selama ini.
"Ini menunjukkan bahwa perlu ada perbaikan komunikasi internal. Karena itu langkahnya lebih baik dengan memperbaiki sistem dan mekanisme komunikasi internal," tegas wasekjen DPP PPP kubu Romi itu.
Ia menyarankan agar kritik itu ditindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan terbuka antara pegawai KPK dengan pimpinannya.
"Jajaran KPK diberi kesempatan menyampaikan pandangan-pandangan kritisnya terhadap keadaan-keadaan yang saat ini melingkupi KPK," tandasnya.[wid]
"Ada yang bilang kalau naik ke eselon II‎ ketemu saya. Kalau ketemu saya dia langsung turun ke 0," katanya.
[wid]
