Berita

faisal basri/net

Apakah Faisal Basri Juga Berani Katakan JK Lebih Neolib?

SELASA, 16 JUNI 2015 | 09:17 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pernyataan ekonom Faisal Basri bahwa Presiden Joko Widodo bisa dikatakan lebih neoliberal dibandingkan dengan SBY mendapat perhatian luas.

Sementara pihak mengamini pernyataan Faisal bila melihat fakta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun di sisi lain, banyak juga orang yang membicarakan rekam jejak Faisal, yang tidak pernah menorehkan prestasi luar biasa ketika diberi posisi dan jabatan tertentu.

Di grup-grup sosial media terbatas, bahkan muncul pertanyaan menggelitik: Apakah Faisal Basri juga berani mengatakan bahwa Jusuf Kalla lebih neolib? Bahkan disebutkan, Faisal memang tak mungkin berani mengatakan JK neolib sebab "memiliki kedekatan" dengan orang-orang lingkaran JK.


Tentu saja karena kedekatan itu, pernyataan Faisal ini juga dinilai seakan-akan sedang menutup borok tim ekonomi pemerintahah saat ini, yang banyak didominasi orang-orang JK.

Sudah lama beredar di publik, bahwa memang tim ekonomi dalam Kabinet Kerja ini merupakan "bawaan" Jusuf Kalla, dengan indikasi jelas posisi Sofyan Djalil yang duduk di kursi Menko Perekonomian.

Karena itu tak heran, bila beberapa waktu lalu, dosen dan peneliti dari Universitas Bung Karno (UBK), Gede Sandra, mengatakan bahwa secara tidak langsung, JK adalah biang dari ketidakmampuan pemerintah untuk merespon perkembangan ekonomi global dan untuk keluar dari berbagai defisit makro domestik.

Dalam diskusi bertajuk 'Mekanisme Harga Baru dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat' yang digelar The Habibie Center di Jalan Kemang Selatan, Jakarta (Senin, 15/6), Faisal mengatakan pemerintahan Jokowi bisa dikatakan lebih berpandangan neoliberal dibanding pendahulunya, SBY.

Salah satu indikasi, katanya, Jokowi menerapkan sepenuhnya harga jual bahan bakar minyak (BBM) dengan mengikuti mekanisme harga minyak mentah di pasaran internasional. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya