Berita

Titiek Soeharto/net

Wawancara

WAWANCARA

Titiek Soeharto: Sudah Islah, Eh Kok Gedung Golkar Mau Didudukin Terus

JUMAT, 12 JUNI 2015 | 09:25 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Penyerangan kantor DPP Partai Golkar, Senin (8/6) lalu berbuntut panjang. Kubu Agung Laksono mendesak islah menghadapi Pilkada dibatalkan.
Kekhawatiran banyak pihak, kini menjadi kenyataan bahwa islah Partai Golkar meng­hadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, 9 Desember 2015, rawan konflik.

Islah partai berlambang ber­lambang pohon beringin yang digagas Wapres Jusuf Kalla (JK) itu hanya untuk menghadapi pilkada. Islah yang dilaksanakan, Sabtu (30/5) lalu itu, hanya memuat empat poin.

Yakni setuju mendahulukan kepentingan Partai Golkar ke de­pan sehingga dapat mengusung calon dalam pilkada serentak, setuju membentuk tim penjar­ingan bersama di daerah, calon yang diajukan harus memenuhi kriteria yang disepakati, dan pendaftaran calon kepala daerah pada Juli 2015 merupakan usu­lan dari Partai Golkar yang diakui oleh KPU.

Yakni setuju mendahulukan kepentingan Partai Golkar ke de­pan sehingga dapat mengusung calon dalam pilkada serentak, setuju membentuk tim penjar­ingan bersama di daerah, calon yang diajukan harus memenuhi kriteria yang disepakati, dan pendaftaran calon kepala daerah pada Juli 2015 merupakan usu­lan dari Partai Golkar yang diakui oleh KPU.

Dengan adanya penyerangan kantor Partai Golkar di Jakarta Barat itu, Juru Bicara Partai Golkar hasil Munas Ancol, Leo Nababan mengatakan, pihaknya meragukan kesepakatan damai menghadapi pilkada.

"Pak Agung saja sampai emosi mendengarnya dan mengatakan untuk apa ada kesepakatan-kesepakatan. Pak Agung juga bilangkalau begini caranya, saya nggakyakin bisa bersepakat lagi. Ngapain lagi islah-islah kalo begini," kata Leo Nababan.

Bagaimana tanggapan kubu Aburizal Bakrie terhadap de­sakan kubu Agung Laksono itu? Simak wawancara Rakyat Merdeka dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto berikut ini;

Bagaimana nasib islah kalau begitu?
Kita ini sudah ngalah, tanda­tangani islah. Tapi sudah islah, eh kok malah mau gedung didudukin terus. Islah itu kan kita harus ramai-ramai dong. Gedung kan kantor kita juga bareng-bareng makainya. Ini malah mau nguasain sendiri.

Terus harus bagaimana?
Jangan begitu dong, kita kan sudah mengalah. Kita mau islah, sudah berbaik hati. Mestinya kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah.

Kubu Anda merasa lebih berkuasa?
Kita lebih tinggi dong karena kita pemenangnya. Kita mau ngalah, tapi mereka malah begitu. Akhirnya kita kecewa. Kalau kayak gini kan nggak ada niat untuk perbaikan Partai Golkar.

Kenapa kubu Aburizal Bakrie merasa sebagai peme­nang?
Karena kami menang di dua pengadilan, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). Kubu Agung dila­rang untuk melakukan kegiatan dengan mengatasnamakan Partai Golkar. Ini berarti kepengurusan kami yang sah.

Apa imbauan Anda?
Sudahlah, kita jadi satu saja. Kita satu keluarga untuk bersa­ma-sama memebesarkan Partai Golkar. Kita dorong kader-kader kita yang ada di daerah ini supaya bisa menjadi kepala-kepala daerah, yakni jadi bupati, walikota, dan gubernur. Kalau kita ribut terus, akhirnya mereka akan cari partai lain untuk menjadi kendaraan politiknya menghadapi pilkada. Kalau su­dah begitu kan yang rugi Partai Golkar.

Yang terpenting, saat ini kader-kader di daerah bisa percaya diri dalam menentukan sikap karena sudah memiliki pegangan. Dengan kondisi seperti ini kader-kader di daerah bisa meneruskan kerja kita ke depan. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya