Berita

Gagal Kendalikan Harga Beras, Bulog Sebaiknya Dibubarkan

KAMIS, 11 JUNI 2015 | 17:36 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla perlu memimpin langsung pengoperasian Bulog karena kondisi ekonomi di tingkat masyarakat bawah sudah sangat mengkhawatirkan.

Terlebih harga-harga kebutuhan pokok seperti beras mulai tidak terkendali menjelang Bulan Ramadhan dan Lebaran tahun ini.

Begitu kata politisi senior Golkar, Priyo Budi Santoso saat ditemui usai diskusi pressroom DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Kamis, 11/6).


Priyo mencontohkan tidak tercapainya target penyerapan beras oleh Bulog sebesar empat juta ton. Menurutnya, hingga kini penyerapan itu baru mencapai 750.000 ton atau jauh di bawah target yang ditetapkan.

"Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla sudah harus turun langsung memimpin, karena Bulog telah gagal mengendalikan harga pokok. Ini sangat mengkhawatirkan, apalagi ekonomi kita ternyata rapuh di tingkat masyarakat," katanya.

Priyo mengatakan, penempatan Bulog di bawah Kementerian BUMN juga perlu dipertanyakan, karena fungsi Bulog sesungguhnya untuk menjaga dan menjamin ketahanan pangan. Sementara, BUMN ditugaskan untuk mencari keuntungan.

"Kalau Bulog dipaksa untung seperti BUMN-BUMN lain, maka dia akan mengabaikan ketahanan pangan dan ini dikhawatirkan akan terjadi kerawanan sosial. Belum lagi permainan mafia dan kartel yang makin marak," katanya.

Priyo pun mengusulkan kalau badan yang menangani masalah logistik ini tidak bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok seperti di masa lalu, maka sebaiknya badan tersebut dibubarkan saja atau berada di bawah kementerian lain yang berkaitan langsung dengan masalah stok pangan nasional.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya