Menko Tedjo: Mau Panglima TNI Bergiliran, Ganti UU-nya

Dalam UU 34/2004 tentang TNI, pergantian Panglima TNI tidak diatur spesifik, meski selama ini sudah berjalan secara bergantian.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menegaskan, sudah menjadi hak prerogatif presiden sepenuhnya untuk memilih pengganti Jenderal Moeldoko sesuai giliran matra atau mengikuti tradisi yang sudah ada.

"Kalau harus bergiliran ubah undang-undangnya. Itu saja," ucapnya enteng saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/6). 

Menurut Tedjo, pilihan Jokowi untuk pucuk pimpinan di TNI sudah tepat. Gatot Nurmantyo kandidat yang paling senior di antara dua lainnya yakni KSAU Marsekal Agus Supriatna dan Jenderal Ade Supandi.

Kendati Panglima TNI baru nanti dari matra AD, imbuh Tedjo, bukan berarti tidak memiliki pengetahuan mengenai kelautan.

"Seorang panglima AD enggak hanya memikirkan darat, tapi semua dipikirkan, jadi bisa saja bervisi maritim. Siapa tahu dia juga punya wawasan maritim jadi bisa ukur," cetus Tedjo seraya mengimbau masalah matra ini tidak usah terlalu dipersoalkan.[wid]