Berita

Surya Paloh/net

Wawancara

WAWANCARA

Surya Paloh: Ada Kemajuan, Tapi Ekspektasi Masyarakat Lebih Besar Dari Pencapaian Pemerintah

RABU, 10 JUNI 2015 | 09:50 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Persepsi publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK terus menurun. Otomatis akan berdampak pada partai pendukung. Yang paling dekat imbasnya menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015. Bagaimana partai politik yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menyikapi hal itu?

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak memungkiri adanya penurunan persepsi pub­lik itu. Tapi diyakini persepsi publik akan naik kembali. Sebab, Presiden Jokowi memiliki itikad baik.

"Sudah ada kemajuan-kemajuan yang dicapai, tapi eks­pektasi masyarakat lebih besar dari pencapaian pemerintah," kata Surya Paloh kepada Rakyat Merdeka, Jumat (5/6).


Berikut kutipan selengkapnya:

Apa pencapaian itu sudah sesuai dengan cita-cita Anda?
Memang belum sempurna, belum semuanya betul. Tapi kita harus bergerak terus.

Pemerintah dituding cenderungpro neolib?
Kita asyik menuduh ini neolib, itu neolib. Tapi kalau kita lemah, bagaimana kita mengalahkan orang lain. Lahan pertanian kita semakin sempit, petani semakin sedikit. Terus dengan gagah perkasa kita bilang tidak impor beras.

Sebenarnya apa masalah mendasar yang dihadapi pe­merintahan saat ini?
Ada ruang kosong yang be­lum terisi. Padahal sudah ada program dan visi-visi besar. Sebetulnya sudah ada kema­juan-kemajuan yang dilakukan pemerintah, tapi tidak tampak, karena ekspektasi masyarakat lebih besar dari itu.

Cuma itu?
Selain itu, ada miskoordi­nasi. Misalnya terkait kenaikan harga dasar bahan pokok. Kita menghabiskan energi dengan berpolemik, sehingga terkuras energi untuk hal tidak perlu. Kita harus menyadari bahwa ada lawan pemerintah di sini.

Tim Komunikasi Kepresidenan membuat kesalahan penulisan tanggal lahir Bung Karno. Apa masukan Anda agar kasus seperti ini tidak terulang?
Perkuat Staf Kepresidenan. Buat apa Staf Kepresidenan ka­lau ada salah, harus diupayakan error diperkecil. Kemudian jan­gan ada lagi tumpang tindih.

Ada desakan reshuffle kabi­net, tanggapan Anda?

Partai Nasdem tidak mau ambil pusing soal isu reshuffle kabinet. Karena menurut kami, reshuffle memang haknya Presiden. Kami konsisten menyerahkan hal itu kepada Presiden.

O ya, dalam seleksi pimpi­nan KPK, apa KIH tidak akan mengintervensi Pansel KPK?
Apa kepentingannya bagi KIH untuk mengintervensi.

Bukankah KIH berkepentingan?
Kami pasti punya kepentingan,yakni supaya KPK menjadi baik.

Siapa saja nama-nama calon yang dijagokan?
Bukan siapa orangnya. Kami berkepentingan pada kapasitas dan integritas orang itu. Sebenarnya kalau kami tidak suka dengan lembaga itu, kan bisa dibubarin saja. Tapi kami menganggap lembaga ini masih penting, maka diberi dukungan.

Apa pandangan Anda men­geni calon Panglima TNI?
Posisi itu sangat stategis dan menjadi positioning penentu untuk menjamin stabilitas ke­hidupan masyarakat agar tidak tergoyahkan.

Apa kriterianya?
Yang pasti harus orang baik agar saat menjalankan fungsi dan perannya bisa membang­kitkan semangat masyarakat, menciptakan keamanan yang baik, situasi politik yang baik. Pokoknya, memberi yangterbaik untuk kehidupan masyarakat.

Kali ini idealnya dari TNI AD, AL atau AU menjadi Panglima TNI?
Kita serahkan kepada Presiden saja. Presiden pasti akan mema­hami yang terbaik. ***

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya