Berita

Surya Paloh/net

Wawancara

WAWANCARA

Surya Paloh: Ada Kemajuan, Tapi Ekspektasi Masyarakat Lebih Besar Dari Pencapaian Pemerintah

RABU, 10 JUNI 2015 | 09:50 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Persepsi publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK terus menurun. Otomatis akan berdampak pada partai pendukung. Yang paling dekat imbasnya menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015. Bagaimana partai politik yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menyikapi hal itu?

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak memungkiri adanya penurunan persepsi pub­lik itu. Tapi diyakini persepsi publik akan naik kembali. Sebab, Presiden Jokowi memiliki itikad baik.

"Sudah ada kemajuan-kemajuan yang dicapai, tapi eks­pektasi masyarakat lebih besar dari pencapaian pemerintah," kata Surya Paloh kepada Rakyat Merdeka, Jumat (5/6).


Berikut kutipan selengkapnya:

Apa pencapaian itu sudah sesuai dengan cita-cita Anda?
Memang belum sempurna, belum semuanya betul. Tapi kita harus bergerak terus.

Pemerintah dituding cenderungpro neolib?
Kita asyik menuduh ini neolib, itu neolib. Tapi kalau kita lemah, bagaimana kita mengalahkan orang lain. Lahan pertanian kita semakin sempit, petani semakin sedikit. Terus dengan gagah perkasa kita bilang tidak impor beras.

Sebenarnya apa masalah mendasar yang dihadapi pe­merintahan saat ini?
Ada ruang kosong yang be­lum terisi. Padahal sudah ada program dan visi-visi besar. Sebetulnya sudah ada kema­juan-kemajuan yang dilakukan pemerintah, tapi tidak tampak, karena ekspektasi masyarakat lebih besar dari itu.

Cuma itu?
Selain itu, ada miskoordi­nasi. Misalnya terkait kenaikan harga dasar bahan pokok. Kita menghabiskan energi dengan berpolemik, sehingga terkuras energi untuk hal tidak perlu. Kita harus menyadari bahwa ada lawan pemerintah di sini.

Tim Komunikasi Kepresidenan membuat kesalahan penulisan tanggal lahir Bung Karno. Apa masukan Anda agar kasus seperti ini tidak terulang?
Perkuat Staf Kepresidenan. Buat apa Staf Kepresidenan ka­lau ada salah, harus diupayakan error diperkecil. Kemudian jan­gan ada lagi tumpang tindih.

Ada desakan reshuffle kabi­net, tanggapan Anda?

Partai Nasdem tidak mau ambil pusing soal isu reshuffle kabinet. Karena menurut kami, reshuffle memang haknya Presiden. Kami konsisten menyerahkan hal itu kepada Presiden.

O ya, dalam seleksi pimpi­nan KPK, apa KIH tidak akan mengintervensi Pansel KPK?
Apa kepentingannya bagi KIH untuk mengintervensi.

Bukankah KIH berkepentingan?
Kami pasti punya kepentingan,yakni supaya KPK menjadi baik.

Siapa saja nama-nama calon yang dijagokan?
Bukan siapa orangnya. Kami berkepentingan pada kapasitas dan integritas orang itu. Sebenarnya kalau kami tidak suka dengan lembaga itu, kan bisa dibubarin saja. Tapi kami menganggap lembaga ini masih penting, maka diberi dukungan.

Apa pandangan Anda men­geni calon Panglima TNI?
Posisi itu sangat stategis dan menjadi positioning penentu untuk menjamin stabilitas ke­hidupan masyarakat agar tidak tergoyahkan.

Apa kriterianya?
Yang pasti harus orang baik agar saat menjalankan fungsi dan perannya bisa membang­kitkan semangat masyarakat, menciptakan keamanan yang baik, situasi politik yang baik. Pokoknya, memberi yangterbaik untuk kehidupan masyarakat.

Kali ini idealnya dari TNI AD, AL atau AU menjadi Panglima TNI?
Kita serahkan kepada Presiden saja. Presiden pasti akan mema­hami yang terbaik. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya