Prof.Dr. Rizal Djalil: Rp 24 Triliun Piutang Pemerintah Masih Tercecer, Menteri Harus Kreatif

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan PemerinÂtah Pusat (LKPP) tahun 2014 kepada Presiden Jokowi, JuÂmat (5/6) di Istana Bogor. Salah satu fokus laporan yang menjadi sorotan BPK dan dilaporkan ke Presiden adalah terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menurut Anggota BPK biÂdang sumber daya alam (SDA) dan infrastruktur, Profesor. Dr. Rizal Djalil, di saat penerimaan pajak belum maksimal, ternyata masih ada piutang Negara dalam bentuk PNBP yang juga belum berhasil dipungut.

Bekas anggota Komisi Keuangan dan BUMN DPR dan penulis 5 buku ini, menjelaskan, ternyata ada Rp 24 triliun dana pemerintah masih tertahan pada pihak tertentu. Berikut penuturan Rizal seusai menemui Presiden, di Istana Bogor, kepada Rakyat Merdeka, akhir pekan lalu.

Dalam bentuk apa uang peÂmerintah yang masih tertahan tersebut?
Lebih tepat disebut piutang para pihak terkait PNBP minerba dan kehutanan.

Rinciannya seperti apa?
PNBP yang belum terpungut berada di Kementerian ESDM sebesar Rp 21.5 triliun dan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp 2,5 triliun.

Terkait apa piutang tersebut?
Royalti minerba dan provisi sumber daya hutan, dan lain-lain.

Mengapa sampai tidak terÂpungut?
Ya, macam-macam lah, antara lain mekanisme monitoring yang masih lemah, organisasi unit, yang bertanggung jawab sebaiknya ditingkatkan, eselon yang lebih tinggi, beri reward yang mencapai target, ada peÂrusahaan tertentu yang belum taat asas, dan khusus di bidang kehutanan, pengusaha besar enggan membayar penggantian nilai tegakan.

Bisa dirinci perusahaan bandel tersebut?
Ya, datanya ada semua di saya. Kami diberi amanah oleh Konstitusi Negara untuk memeriksa, saya juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman penegak hukum untuk mendorong tertagihnya uang negara tersebut.

Yang penting, Anda dan publik harus tahu bahwa yang baru kami periksa hanya 17 persen dari semua perusahaan yang wajib bayar. Ke depan, ini akan menjadi fokus kami.

Berarti potensi utang PNBP yang belum tertagih sangat besar?
Yes sir! Bayangkan, kalau uang Rp 24 triliun itu kita deÂpositokan: hasilnya kita bisa mengurus dan melayani kaum dhuafa terutama anak yatim dan para janda yang notabene menÂjadi tanggung jawab kita semua dan Negara. Bayangkan kalau piutang PNBP semua yang terÂtunggak (termasuk yang belum kami periksa) sudah masuk ke kas Negara, maka akan banyak proyek pembangunan yang dapat dikerjakan, termasuk inÂfrastruktur.

Apakah Anda melihat ada pembiaran?
Saya hanya ingin mengataÂkan, pembantu presiden harus kreatif dan berani membuat action plan, dan melaksanaÂkannya! Jadi jangan semua dikembalikan ke Presiden, itu tugas para Menteri! Dan mereka bertanggung jawab di bidangnya masing-masing. Tapi, saya yakin para menteri ingin semua agenda Kabinet Kerja tercapai. Kita tunggu dan kita bantu! ***

Berita

Wawancara

WAWANCARA

Prof.Dr. Rizal Djalil: Rp 24 Triliun Piutang Pemerintah Masih Tercecer, Menteri Harus Kreatif

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD