Aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Masardi menilai proses seleksi pemilihan direktur jenderal bea cukai (Dirjen Bea Cukai) sampai saat ini belum terbuka, terutama panitia seleksinya (pansel).
"Tidak ada (transparansi), saya saja tidak tahu kriteria jadi pansel. Kalau atasan bekas dirjen jadi pansel salah satunya oke, tapi yang diluarnya bagaimana," katanya di Jakarta, Jumat (5/6/2015).
Ia mengatakan, sebenarnya kalau proses seleksi pimpinan bea cukai ini terbuka pasti sangat bagus sekali, paling tidak memberi kepercayaan kepada publik supaya bisa membantu kontrolnya. "Karena persoalan kita itu lemahnya kontrol (pengawasan)," ujarnya.
Menurut dia, pemilihan Dirjen Bea Cukai ini harus transparansi karena jabatan itu bukan jabatan ecek-ecek. Sebab, kata dia, kalau tidak ada transparansi dikhawatirkan terjadi penyelewengan, setoran atau kongkalikong.
"Kalau ada transparansi bisa diantisipasi, tapi kalau ini tertutup ya selesailah. Jangan sampai hal semacam ini buka peluang koruptor di sektor pajak dan bea cukai, melegitimasi permainan-permainan seperti itu. Jadi harus transparan," jelas dia.
Sementara anggota Komisi XI DPR Fraksi PKB, Anna Muawanah mengatakan panitia seleksi (pansel) harus menyusun kriteria calon Dirjen Bea Cukai baik mengenai track record, dedikasi tinggi, integritas, memiliki kemampuan dalam memimpin supaya membangun kepercayaan masyarakat.
"Jangan sampai semangat reformasi yang pernah dibangun mundur lagi. Jadi harus transparansi, baik pemilihan pansel, pemilihan Dirjen Bea Cukai," katanya.
Menurut dia, masyarakat punya hak untuk mengkritisi dan memberi masukan, kalau pimpinan baik itu untuk refleksi perbaikan.
"Kalau ada calon yang terindikasi hukum, perlu diklarifikasi," ujarnya.
[dem]
