Direksi PT Pertamina Energy Trading Ltd Petral seyogyanya diperiksa oleh pihak kejaksanaan dan kepolisian. Hal ini dilakukan untuk menutup peluang hadirnya mafia migas yang baru di anak usaha Pertamina ISC yang kini menjalankan tugas Petral.
"Petral dibubarkan gerombolan mafia baru bisa masuk leluasa menggantikan posisi Petral," ujar pengamat ekonomi Politik Salamuddin dalam diskusi bertema Siapa Mafia Migas Sebenarnya di Jakarta, kemarin (Rabu, 6/4).
Salamuddin menambahkan, munculnya mafia migas baru juga berasal dari sistem pemerintah yang tidak transparan dalam mengelola migas.
"Mafia migas bersumber dari lemahnya negara dan lemahnya kebijakan. Ini lebih dulu harus dibenahi sebelum berkoar berantas mafia migas, karena mafia ini sudah ada dimana mana mulai perusahaan BUMN sampai kementerian," tutur Salamuddin.
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menambahkan, akibat ulah mafia migas, pemerintah akhirnya kelimpungan sehingga banyak kebijakan yang merugikan rakyat. Salah satunya mengintervensi harga BBM non subsidi yang sebenarnya tidak perlu terjadi.
"Padahal kenaikannya tidak berpengaruh terhadap kenaikan harga pokok lantaran BBM nonsubsidi dikonsumsi oleh masyarakat mampu," kata Sofyano.
Lebih lanjut Sofyano menuturkan, fluktuasi harga BBM tidak perlu menjadi isu yang besar. Pasalnya, harga BBM mengikuti harga minyak dunia. Ia juga mengkritik kenaikan harga BBM setara pertamax yang dilakukan SPBU asing tidak diteriakkan atau diprotes para pengamat termasuk wakil rakyat.
"Giliran pihak asing menaikkan harga semua pada diam, tapi kalau Pertamina naikkan harga semua menyerang, atau mempersoalkan kenaikan itu. Ini kan aneh, apa memang ada mafia yang memainkan ini?," sindir Sofyano.
[wid]
