Berita

Bisnis

Hati-hati dengan Lembaga Rating Asing!

RABU, 03 JUNI 2015 | 16:46 WIB | LAPORAN:

Perekonomian Indonesia dapat diibaratkan sebagai mobil. Jika mobilnya bagus maka kecepatan optium dapat tercapai asalkan jalannya bagus.

Turbulensi perekonomian dunia dapat dianalogikan dengan buruknya jalan, misalnya jalannya berlumpur. Dalam konteks perekonomian maka perencana perekonomian Indonesia harus menyiapkan perekonomian Indonesia yang bisa bergerak di jalan yang 'berlumpur'.

"Masalahnya, dengan kondisi 'mobil' yang ada sekarang apakah kita bisa berjalan melewati lumpur?," tanya Presiden Direktur Center for Banking Crisis, Achmad Deni Daruri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/6).
 

 
Kekhawatirannya ini beralasan mengingat pertumbuhan ekonomi nasional terus memperlihatkan tren yang terus menurun. Sementara, lembaga rating Standard and Poor memberikan signal kondisi perekonomian Indonesia secara relatif baik. Masalahnya, lanjut Achmad, pada krisis ekonomi tahun 1998 yang lalu, semua lembaga rating asing kompak mengatakan perekonomian Indonesia juga bagus. Terbukti penilaian mereka menyesatkan ketika turbulensi perekonomian menghadang.

"Bisa jadi penilaian Standard and Poor ini merupakan perangkap agar Indonesia terus berleha-leha sekalipun pertumbuhan ekonomi terus turun sehingga krisis besar akhirnya menghantam perekonomian Indonesia," tengarainya.

Penilaian Standar & Poor juga terbukti keliru ketika menurunkan kredit rating Amerika Serikat. Justru yang terjadi sebaliknya, di bawah Presiden Barack Obama yang sosialis, perekonomian Amerika Serikat tumbuh secara optimal. Tinggal menunggu waktu bagi bank sentral Amerika Serikat untuk menaikkan tingkat suku bunganya. Dengan realita ini, Achmad memperingatkan untuk waspada terhadap buaian rating-rating lembaga asing seperti Standard & Poor.

"Jika Indonesia termakan oleh buaian Standard & Poor dimana Indonesia akan berupaya menaikkan hutang baik dalam negeri maupun luar negerinya. Akhirnya, biaya bunga hutang Indonesia akan meningkat pesat yang membuat kapasitas pemerintah Indonesia untuk membayar investasi infrastruktur dan kesehatan menurun," urai Achmad.

"Jadi waspadalah," imbuhnya.[wid] 

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya