Badan Cyber Nasional mendesak untuk dibentuk. Pasalnya, kemampuan cyber khususnya berkaitan dengan keamanan akan menjadi tolak ukur Indonesia untuk menangkis serangan dari luar.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edy Purdiyatno usai membuka Symposium Nasional Cyber Security di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (3/6).
Menurut Tedjo, saat ini instansi pertahanan, perbankan, perhubungan udara laut dan darat memang sudah punya sistem keamanan sendiri-sendiri, tapi belum terkoordinasi baik secara nasional.
"Ini yang perlu dikoordinasikan dan dibina secara nasional agar satu komando menjaga ketahanan negara khususnya serangan
cyber," kata Tedjo.
Presiden Joko Widodo yang seharusnya dijadwalkan hadir untuk membuka acara ini pun menurut Tedjo sangat konsen terhadap pembentukan badan siber nasional ini. Nantinya lembaga ini akan setara dengan badan-badan nasional lainnya, seperti Badan Nasional Penanggulan Terorisme, Badan Keamanan Laut dan lainnya.
"Nanti ada tim panitia seleksi yang menyeleksi kepala badan dan anggotanya. Nanti untuk kemanannya kami buat di suatu tempat seperti BIN, tidak sembarangan orang bisa masuk, sangat
secure sekali," urai Tedjo.
Atas dasar itu, pertemuan hari ini pun akan dilaporkannya pada presiden Jokowi. Nanti juga akan dibahas kapan waktu yang tepat untuk membuat anggaran, panitia seleksi,
hardware dan
software untuk badan
cyber tersebut.
"Ini mendesak, jadi nanti ada kerjasama dengan BIN dan lainnya. Soalnya kalau di perbankan saja misalnya, banyak tabungan nasabah yang tersedot. Perhubungan udara juga beberapa kali diserang yang menganggu penerbangan," jelasnya.
Tedjo menegaskan, pemerintah akan berusaha untuk memasukkan anggaran badan cyber nasional pada APBN 2016. Draft anggaran itu dalam waktu dekat akan diajukan ke DPR.
[wid]
