DPD: Pemerintah harus Konsisten dengan Kebijakan-kebijakan Pangan

Menjelang bulan suci Ramadhan, harga-harga komoditas pangan biasanya mulai merangkak naik dan diperkirakan akan terus terjadi saat mendekati Idul Fitri.

Menurut Ahmad Jajuli, anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah RI, salah satu upaya agar harga pangan tetap stabil adalah dengan menjaga stok ketersediaan pangan untuk masyarakat dan memberikan rasa aman kepada masyarakat terkait kondisi ketersediaan bahan pangan.

"Kondisi politik juga sering berpengaruh atas kenaikan harga pangan dalam masyarakat. Oleh karena itu stabilitas politik diperlukan agar kondisi harga bahan pangan tetap terjangkau," ujar Ahmad dalam Dialog "Pangan Kita" di Bumbu Desa, Jakarta, Senin (1/6).

Dia menambahkan, kesiapan perangkat (Pemerintah) yang mengatur kebijakan pangan, salah satunya harga, merupakan salah satu solusi terpenting dalam mengatasi permasalahan pangan.

"Pemerintah harus konsisten dengan kebijakan-kebijakan mengenai pangan. Setiap kebijakan harus dilaksanakan, tidak sekedar mengeluarkan kebijakan tanpa adanya implementasi," tandas senator asal Lampung ini.

Senada dengan Ahmad Jajuli, Eni Sri Hartati, pengamat ekonomi dari INDEF, mengatakan bahwa setiap tahun, permasalahan kenaikan harga pangan selalu mewarnai menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Salah satu penyebab munculnya hal tersebut adalah karena saat ini mekanisme pasar terlalu berperan dalam memainkan harga dan stok ketersediaan pangan di masyarakat.

"Selama kebutuhan pokok diarahkan ke mekanisme pasar, dan mekanisme pasar tidak sehat, maka harga dari beras tersebut akan tidak stabil," ujar Eni.

Eni juga mengatakan bahwa pemerintah kurang konsisten dalam mengeluarkan kebijakan terkait komoditas dan harga pangan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan terkadang belum tuntas dilakukan dan belum mampu menangani permasalahan pangan di masyarakat.

Menanggapi permasalahan tentang isu pangan tersebut, Ahmad Jajuli mengatakan bahwa dirinya bersama DPD RI akan mengawal Pemerintah sebagai lembaga negara yang benar-benar mampu berperan sebagai otoritas pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada rakyat terkait permasalahan pangan ini. [zul]