Misbakhun: Masih Ada Menteri yang Kinerjanya Sangat Baik

. Kalangan DPR mengecam keras anggapan yang menyebut bahwa menteri yang bukan berasal dari partai politik akan menjadi target utama reshuffle, apalagi kalau menteri tersebut merupakan bagian dari tim ekonomi kabinet.

"Tidak boleh seperti itu dong. Kami tetap obyektif. Tidak boleh kita lihat dia orang partai atau bukan, kalau dia bekerja untuk bangsa dan negara tidak boleh dilihat dengan parameter seperti itu, yang harus dilihat adalah spektrum kerjanya," tegas Muhammad Misbakhun, anggota Komisi XI DPR yang membidangi masalah keuangan, perencanaan pembangunan, dan perbankan, kepada wartawan di DPR.

Pernyataan ini disampaikannya menanggapi pertanyaan wartawan berkaitan dengan adanya berbagai spekulasi berkaitan dengan wacana reshuffle kabinet dan berkembangnya opini masyarakat terhadap kinerja tim ekonomi.

Misbakhun mengatakan masih ada menteri yang punya kinerja yang sangat baik dan berprestasi. Dia menunjuk langsung contoh kinerja Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

"Menkeu itu yang paling bagus di tim ekonomi, dia dapat tugas utama bagaimana mewujudkan Nawa Cita dalam APBNP 2015, janji-janji kampanye presiden Jokowi  tergambar lewat APBNP," kata Misbakhun.

Dijelaskan,  APBNP tersebut dibuat di bulan Januari dalam konstalasi KMP dan KIH yang masih panas, ketika itu sebagai Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dengan sangat elegan dan profesional memasukkan agenda APBNP di DPR dan dalam waktu satu bulan APBNP bisa selesai. Bisa dibilang Menkeu Bambang Brodjonegoro adalah menteri yang paling pasang badan buat rakyat dan membela program-program ekonomi pemerintahan Jokowi.

"Padahal dia bukan orang politik. Isi APBNP itu semua janji-janji presiden, ini supaya presiden tidak punya hambatan.  Termasuk janji presiden mengenai tol laut, swasembada dan sebagainya. Itu semua dimulai dari program APBNP. Kemudian semuanya  bisa diimplementasikan,’" ujarnya.

Kata Misbakhun, Menkeu sudah menjalankan tugas secara baik tinggal bagaimana APBNP tersebut direalisasikan atau diimplementasikan oleh masing-masing kementerian.

"Kalau sudah di tahap itu maka bukan tugas Menkeu lagi. Menkeu sudah menyusun dan menyiapkan, tinggal implementasi dari masing-masing kementerian," tandas anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar tersebut. [ysa]