. Sudah saatnya sistem penegakkan hukum di Indonesia dievaluasi. Utamanya dalam hal pemberantasan korupsi.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon yang mengatakan itu dalam sebuah diskusi di Warung Daun Cikini, Sabtu (30/5).
Menurutnya, Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK jilid IV harus ikut andil dalam proses evaluasi tersebut. paling tidak, ada dua hal penting yang harus menjadi perhatian pansel. Pertama evaluasi sistem, selanjutnya evaluasi figur-figur pimpinan.
Untuk evaluasi figur pimpinan lembaga antirasuah itu, kata Fadli, Pansel harus dapat menyaring orang-orang yang punya intergitas dan memiliki jiwa kenegarawanan. Pimpinan KPK, kata Fadli, harus bukan yang sekadar negarawan honorer. Selain itu, harus bersih dari ambisi-ambisi politik.
"Harus tidak punya lagi ambisi politik. Harus punya pengabdian. Bukan negarawan honorer. Kadang-kadang negarawan, kadang-kadang tidak. Bukan ingin cari status," jelas Wakil Ketua umum Partai Gerindra itu.
Untuk evaluasi sistem penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi di Indonesia, tak dipungkiri Fadli, dapat mengikuti perkembangan zaman. Yang terpenting evaluasi itu harus menciptakan sistem yang baik dan tidak tumpang tindih.
"Di dalam membuat undang-undang, memang ada semangat zaman. Semangat zaman sekarang berubah. Kita ingin institusi betul-betul ada government yang baik," demikian anak buah Prabowo Subianto ini.
[sam]
