Jelang Ramadhan, Pemerintah harus Antisipasi Kenaikan Harga

Umat Islam akan segera memasuki bulan suci Ramadhan. Tidak bisa dipungkiri, masyarakat di Indonesia punya kecenderungan mengubah pola hidup terutama konsumsi selama satu bulan penuh.

"Peningkatan konsumsi tersebut diprediksi akan meningkat sekitar 30% hingga 40%," ujar Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad dalam keterangan persnya, (Rabu, 27/5).

Karena itu, hampir setiap memasuki bulan suci Ramadhan, harga pangan selalu naik tanpa ada intervensi optimal dari pemerintah untuk menahannya. Kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah ditengah pertumbuhan ekonomi yang melambat.

"Kewaspadaan terutama dalam antisipasi terhadap gejolak harga pangan yang menimbulkan inflasi, pasokan atau stok bahan pangan hingga hari raya Idul Fitri, dan distribusi bahan pangan yang terjamin hingga ke seluruh Indonesia," ungkapnya.

Makanya, dia meminta pemerintah segra menyiapkan langkah-langkah koordinasi dan antisipasi terhadap kenaikan harga bahan pangan menjelang Ramadhan tersebut.

Terkait itu pula, senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini mendesak Pemerintah perlu segera merampungkan peraturan atau payung hukum tentang pengendalian harga kebutuhan pokok dan barang penting agar nantinya pemerintah memiliki wewenang untuk mengendalikan harga khususnya pada waktu-waktu tertentu.

"Jangan sampai nanti kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok menganggu konsentrasi masyarakat yang akan beribadah selama bulan suci," tegasnya.

Selain itu, dia juga mengingatkan, konsentrasi dan monitoring stok bahan pangan jangan hanya dilakukan di kota-kota besar saja, tetapi harus mencakup seluruh wilayah di Indonesia terlebih untuk komoditas pangan strategis, seperti beras.

"Pemerintah harus memiliki data yang akurat, berapa tingkat kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadhan dan stok yang dimiliki. Kebijakan Impor beras harusnya menjadi opsi terakhir yang diambil oleh pemerintah jika terjadi kerawanan atau kurangnya pasokan beras," pungkasnya.[zul]