Panglima TNI Jenderal Dr. Moeldoko mempersilakan para istri anggota TNI masuk ke partai politik atau mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah.
Hal itu dikatakannya saat memberi pengarahan kepada 2.116 Prajurit TNI se-wilayah Sumatera Utara beserta Istri, di Lanud Suwondo, Medan, Jumat (22/5/). Panglima didampingi Ketua Umum Dharma Pertiwi, Koes Moeldoko,
Panglima TNI, dalam pengarahannya menyampaikan, sesuai dengan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/1378/XI/2014 tanggal 24 November 2014, Panglima TNI telah membuat kebijakan baru yaitu memberikan atau mengembalikan hak politik bagi para istri-istri Prajurit TNI.
Para istri Prajurit TNI diperbolehkan untuk memilih dalam Pemilu maupun Pilkada. Di dalam undang-undang yang dilarang berpolitik praktis adalah prajurit TNI, sedangkan bagi istri Prajurit TNI tidak ada larangan dan hal tersebut diperbolehkan," kata Panglima TNI.
Panglima mengatakan, istri prajurit juga sudah boleh terlibat dalam politik praktis, bergabung bersama partai politik atau mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR, DPRD, Bupati, atau Gubernur.
"Akan tetapi haram terlibat politik praktis bagi prajurit TNI. Prajurit TNI tidak boleh terseret dalam politik praktis. Prajurit tetap dilarang keras terlibat dalam berpolitik praktis. Ini sesuai dengan undang-undang," tegas Moeldoko.
Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI juga menyinggung masalah kenaikan remunerasi untuk Prajurit TNI yakni dari 37 persen menjadi 56 persen. Karena itu, ia meminta seluruh Prajurit TNI meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu. Prajurit juga harus menghindari dan menghilangkan ego sektoral yang dapat menimbulkan kerapuhan antar satuan.
Usai memberikan pengarahan, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko didampingi Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Edy Rahmayadi, menyerahkan secara simbolis jam tangan kepada perwakilan tiga Prajurit TNI (AD, AL dan AU).
[ald]
