Berita

ilustrasi

ROHINGYA MENCARI SUAKA

Cemirra: Negara-negara ASEAN harus Tekan Myanmar

SELASA, 19 MEI 2015 | 20:20 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sejumlah negara seperti Malaysia dan Thailand menolak perahu yang membawa warga etinis Rohingya untuk mendarat ke negara mereka. Bahkan, TNI juga meminta kapal pengungsi yang berada di perairan Aceh untuk memutar arah dan tidak mendarat di wilayah Indonesia.

"Kebanyakan pengungsi dibiarkan terlunta-lunta di laut lepas tanpa bantuan sama sekali," jelas Direktur Eksekutif Center for Minority Rights-Research and Advocacy (Cemirra) M. Imaduddin Nasution dalam siaran persnya (Selasa, 19/5).

"Hal ini membuat beberapa nelayan dari Aceh membawa mereka menuju perairan Indonesia untuk diselamatkan. Tentunya hal ini memancing kelompok politisi dan tentara yang menolak mereka," sambung intelektual muda yang akrab disapa Imad ini.


Imad menegaskan, perlindungan terhadap hak-hak minoritas tidak dapat ditawar-tawar. "Penelantaran pengungsi Rohingya yang mencari suaka di Indonesia merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia," tegasnya.

Lebih jauh Imad mengungkapkan, masalah yang dihadapi warga Rohingya ini karena ketidakmampuan Pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan persoalan konflik bernuansa SARA tersebut. Karena itu, persoalan konflik rasial dan sektarian di Myanmar tidak dapat dilepaskan dari matinya demokrasi di negara tersebut.

"Oleh karena itu, tekanan dunia terhadap demokratisasi dan penegakan HAM di Myanmar merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Terlebih setelah kekerasan terhadap etnis Rohingya memakan banyak korban jiwa," ucapnya.

Makanya, kesadaran masyarakat ASEAN terhadap kasus Rohingya merupakan hal yang mendesak. Cemirra meminta masyarakat ASEAN dan Indonesia khususnya, untuk lebih peduli pada kasus Rohingya ini. "Pemerintah negara-negara ASEAN seharusnya dapat menekan Pemerintah Myanmar untuk mau menyerahkan kekuasaan pada nilai-nilai demokrasi dan HAM," tandasnya. [zul]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya