. Pembubaran Petral oleh pemerintah melalui Pertamina pada 13 Mei 2015 lalu diapresiasi oleh anggota Komisi VI DPR RI, Refrizal.
Walau begitu, menurutnya, Pemerintah juga harus melakukan audit forensik terhadap Petral. Apalagi reputasi Petral erat dikaitkan dengan praktik-praktik tidak sehat dan kinerjanya yang berkaitan dengan inefisiensi (clear).
"Sehingga, dari hasil audit forensik tersebut nantinya dapat diketahui apakah tender minyak yang selama ini dilakukan oleh Petral merugikan bagi Pertamina atau tidak," terang Refrizal dalam keterangan persnya, Selasa (19/5).
Refrizal mengingatkan pemerintah, Petral bukanlah satu-satunya mafia dalam tata kelola migas yang ada di Indonesia. Sehingga, Pemerintah tidak cukup sekadar membubarkan Petral atas alasan untuk memberantas mafia migas
"Petral adalah salah satu dari Mafia Migas, tapi bukan satu-satunya," jelas Legislator asal Fraksi PKS ini.
Menurutnya, Pertamina tidak perlu membentuk badan atau lembaga baru untuk menggantikan fungsi Petral. "Cukup Pertamina saja dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance). Satu hal yang paling ditakuti adalah mafia migas hanya ganti baju dari Petral ke ISC (Integrated Supply Chain)-Pertamina. Akhirnya tujuan pembubaran Petral itu sendiri menjadi tidak tercapai," sambungnya
Di era saat ini, transparansi dan akuntabilitas harus diutamakan. Tender pertama ISC-Pertamina pada Januari 2015 lalu cukup menimbulkan polemik bahkan sebagian pengamat bahkan menilai proses pengadaan tender ISC-Pertamina lebih buruk dibanding Petral, untuk itu penting agar transparansi dan akuntabilitas diutamakan oleh Pertamina kedepan dalam kegiatan ekspor maupun impor minyak mentah.
Refrizal menambahkan, bila benar ada indikasi praktik mafia pada Petral, pemerintah harus segera menindaklanjuti hal ini ke ranah hukum, seperti ke KPK atau ke Kepolisian. Nama-nama yang terlibat harus diungkap kepada publik sehingga kepercayaan masyarakat meningkat. Sehingga, menurutnya, jika Petral selama ini yang membuat harga BBM menjadi mahal, justru dengan dibubarkannya, harga BBM harus kembali turun dan pemerintah harus mensubsidinya untuk kebutuhan rakyat kecil
"Seandainya persoalan mafia migas ini dapat selesai dengan cara membubarkan Petral, seharusnya pasca pembubaran akan terjadi efisiensi yang luar biasa, sehingga harga BBM bisa kembali disubsidi oleh pemerintah," jelas politisi kelahiran 20 Agustus 1959 ini.
[sam]
