Berita

foto:net

Hukum

Anak Ditelantarkan, Pemerintah Harus Bangun Pusat Rehab Mental dan Jiwa Ortu

SENIN, 18 MEI 2015 | 11:30 WIB | LAPORAN:

Kasus penelantaran lima orang anak di Cibubur mengingatkan kembali pentingnya program Keluarga Berencana.

"Sudah saatnya masyarakat, khususnya pasangan suami istri menyadari dan menjalankan program Keluarga Berencana (KB) dengan "dua anak cukup. Laki-perempuan sama saja. Pemerintah pun harus terus menggalakkannya," kata anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu melalui rilisnya, Senin (18/5).

Menurut dia, penelantaran anak kerap terjadi lantaran didorong faktor ekonomi.


"Oleh karena itu pemerintah harus memahami secara pasti peta demografis warga negaranya, sehingga mengetahui dengan pasti unit-unit keluarga yang tidak mampu agar dapat mengatasi masalah kemiskinan bagi warganya," jelasnya.

Tak lupa ia juga mengingatkan pentingnya orangtua menanamkan nilai-nilai agama kepada anaknya sejak dini.

"Tuntunan dan ajaran agama harus diajarkan sejak dini sejak kecil, diajarkan, dan diamalkan oleh semua. Sehingga paham tentang kewajiban seseorang terhadap anaknya dan keturunannya, serta kewajiban anak terhadap orang tuanya," urainya.

Berkaitan latar belakang orangtua kelima anak ditelantarkan yang diketahui pecandu narkoba, menurut Khotibul, pemerintah perlu membangun pusat rehabilitasi mental dan jiwa sebagai salah satu solusinya.

"Karena ini fenomena yang jamak terjadi di masyarakat," tegasnya.

Kemudian terhadap anak-anak yang ditelantarkan itu, lanjut Khotibul, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) dibantu oleh Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) harus melakukan pertolongan pertama dengan membiyai hidup mereka sehari-hari. Karena anak terlantar di Indonesia jumlahnya sangat banyak.[wid]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya