. Aktivis TKI Muhammad Ghazali menerima pengaduan 25 TKI yang bekerja di Kota Najran, Arab Saudi. Salah satu dari 25 TKI tersebut mengatakan bahwa mereka merasa ketakutan atas kondisi di Kota Najran saat ini.
25 TKI tersebut merasa ditipu oleh PJTKIS Yanbu Al Bahar. Sebab dijanjikan oleh pihak PJTKIS akan dipekerjakan sebagai pejahit, tetapi setibanya di Arab Saudi dipekerjakan dan diperjual belikan sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT).
Muhammad Ghazali mengatakan, bahwa dalam pengakuannya 25 TKI tersebut telah mengadu ke Perwakilan RI di Arab Saudi sejak dua bulan lalu.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah saat ini telah berada di Najran serta terus melakukan koordinasi dengan otoritas setempat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan juga mencari kemungkinan masih ada yang lainnya.
Konjen RI Jeddah Dharmakirty Syailendra menyebutkan bahwa, penangan kasus 25 BMI/TKI tersebut harus kerja sama dengan otoritas terkait di Najran.
"Bagaimanapun mereka (25 BMI/TKI) masuk ke Arab Saudi secara legal dengan visa kerja. Serta juga harus memperhatikan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi dimana hak privasi keluarga sangat dilindungi dan seseorang/tamu tidak bisa datang ke rumah secara mendadak tanpa diundang," ungkapnya kemarin.
Ketua Kantor Perwakilan Luar Negeri (Perwalu) PDI Perjuangan Saudi Arabia, Sharief Rachmat membenarkan pernyataan yang disampaikan Konjen RI Jeddah Dharmakirty Syailendra tersebut.
"Yang disampaikan Pak Konjen benar demikian adanya. Dalam peraturan yang berlaku di Arab Saudi, Kedutaan atau Konsulat negara manapun bila ingin menjemput warganya yang bermasalah dari rumah majikan atau lainnya, harus sepengetahuan atau seizin Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Selain itu, dalam penjemputannya juga perlu didampingi kepolisian setempat," jelas Sharief, Minggu (17/5).
Sharief pun mengatakan, bahwa bisa saja Kedutaan atau Konsulat menjemput langsung tanpa izin, tetapi dampaknya akan menerima nota protes diplomatik dari Arab Saudi dan bisa berujung ke pengusiran staf atau pejabat dari Arab Saudi yang melanggar peraturan negara setempat. Karena yang menyangkut hak privasi dilindungi oleh UU di Arab Saudi.
"Sebaiknya kita dukung serta percayakan kepada KBRI dan KJRI di Arab Saudi agar berupaya dapat mengevakuasi 25 TKI tersebut, sekaligus WNI lainnya yang berada di kota Najran dan sekitarnya. Sekaligus, ada baiknya semua pihak bisa menahan diri dalam mengomentari gejolak yang terus memanas antara Arab Saudi dan pasukan bersenjata milisi Houthi di Yaman. Jangan berlebihan, karena efeknya bisa kepada WNI yang berada di Arab Saudi. Akan lebih baik bila kita membantu Pemerintah memberi informasi keberadaan WNI/TKI di kota Najran dan sekitarnya," himbaunya.
[rus]
