PERTUMBUHAN ekonomi pada era SBY banyak dibantu oleh boom harga komoditi di pasar dunia. Seiring jatuhnya harga komoditi andalan ekspor Indonesia, maka terlihat bahwa fundamental ekonomi pada era kepemimpinan pensiunan jenderal yang tidak pernah mengaku diri neoliberal ini sebenarnya rapuh belaka. Setidaknya ini terlihat dari empat lapis defisit (defisit neraca pembayaran, defisit transaksi berjalan, defisit perdagangan, dan defisit anggaran belanja) yang membungkus makro ekonomi peninggalan SBY. Jadi jika nilai tukar rupiah tembus hingga Rp 13 ribu di era Jokowi, SBY wajib menanggung beban kesalahan urus ini karena situasi perekonomian "lampu kuning" sudah terjadi semenjak 2013.
Sementara sangat terlihat jelas bahwa tim ekonomi neoliberal SBY: Boediono, Sri Mulyani, Chatib Basri, Darmin Nasution, Agus Martowardoyo, dan Bambang Brodjonegoro; sibuk meliberalisasi perekonomian bangsa sejadi-jadinya. Contohnya adalah tentang keterbukaan yang "kebablasan" terhadap modal asing melalui UU Penanaman Modal tahun 2007. Pencabutan subsidi energi, yang berhubungan dengan daya beli masyarakat miskin, juga mayoritas dilakukan di era SBY. Pemerintahan Jokowi kemudian terkena getahnya saat ternyata harga BBM sudah mendekati harga pasar atau keekonomiannya. Jadi sedikit saja terjadi kenaikan akan dapat dipandang melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Berbagai privatisasi BUMN juga dilakukan di era SBY. Sebanyak 20-an UU yang ditengarai hasil pendiktean lembaga neoliberal (menurut peneliti UI) juga tak tersentuh untuk direvisi atau dibatalkan di era SBY.
Kalaupun ada hal baik yang ditinggalkan SBY, "barang" itu adalah BPJS yang disahkan di tahun terakhir pemerintahannya. Meskipun saya yakin 10 ribu persen bahwa SBY sebenarnya terpaksa mengesahkannya karena desakan kuat di jalanan dari massa buruh. Buktinya menteri keuangan saat itu, Agus Martowardoyo kerap menolak menyumbangkan anggaran negara untuk modal awal BPJS. Pelit sekali pemerintahan SBY, hanya menyumbang dana Rp 5 triliun untuk modal BPJS.Dilunaskannya utang kepada IMF bukan berarti SBY keluar dari rel yang digariskan neoliberalisme. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi sepanjang pemerintahannya terbukti hanya menguntungkan segelintir orang, ketimpangan meluas. Setidaknya ini terlihat dari indeks Gini yang anjlok dari sebesar 0,32 di 2004, menjadi 0,42 di 2014.
Proses renegosiasi kontrak kerjasama dengan korporasi-korporasi asing (yang sebagiannya layak untuk dinasionalisasi, seperti Freeport) juga tidak pernah tuntas dalam 10 tahun pemerintahan SBY. Perpanjangan kontrak malah dihadiahkan oleh SBY kepada korporasi migas terkaya di dunia, ExxonMobil, di Cepu pada tahun 2006, meninggalkan Pertamina gigit jari. Pelarangan ekspor konsentrat juga diterapkan secara pilih kasih oleh SBY, dengan membiarkan korporasi-korporasi raksasa semacam Freeport maupun Newmont dikecualikan. Bagaikan mimpi di siang bolong jika berharap tim ekonomi neoliberal SBY berani jaga kedaulatan bangsa di hadapan korporasi-korporasi tersebut.
Para generasi penerus Mafia Berkeley dalam tim ekonomi SBY juga meninggalkan rekam jejak tidak sedap dalam hal integritas. Terdapat indikasi bahwa, menunggangi krisis finansial 2008, Boediono melakukan korupsi politik (karena ditengarai menguntungkan koalisi SBY) yang menyebabkan Negara mengalami kerugian Rp6,7 trilyun. Rencana busuk Boediono untuk menalangi bank bermasalah sebenarnya sudah tercium Antasari Azhar, ketua KPK, dalam kasus Bank Indover. Hanya kemudian terjadi rekayasa untuk mengkriminalisasi Antasari invisible hand agar rencana berikutnya, menalangi Bank Century yang sudah bermasalah bertahun-tahun dapat berjalan lancar. Meskipun dapat dikatakan, bahwa dalam kepemimpinan plt ketua KPK saat ini, Taufikurachman Ruki, saya juga yakin 100 ribu persen bahwa kasus Century tidak akan terurus. Namun melihat aksi "buas" Kepolisian belakangan dalam pemberantasan korupsi di sektor SDA, saya koq sempat naif berharap Korps Bhayangkara lah yang akhirnya akan tuntaskan kasus Century.
Dalam hal ekonomi, kesalahan SBY adalah bahwa ia sejak awal sudah "menyerahkan hidungnya dicucuk" para ekonom neoliberal. Kita tahu bahwa neoliberalisme adalah musuh dari ajaran Trisakti Bung Karno. Sehingga seindah dan sepanjang apapun pidato-pidatonya, SBY tidak dapat membantah realitas sulitnya perekonomian yang dialami mayoritas rakyat selama kepemimpinannya. Semoga Jokowi tidak mengulangi kesalahan ini, masih ada kesempatan untuk mencopot para pejabat ekonomi neoliberal peninggalan SBY (yang sayangnya masih dipertahankan Jokowi), yaitu: Bambang Brodjonegoro, Darmin Nasution, dan Agus Martowardoyo. Pesan kami untuk SBY: sebelum mengajari kami ekonomi, berkacalah dahulu jenderal.
[***]
Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP)
